Oleh: Ahmad ZR |
Indonesiainside.id, Jakarta — Gugatan sengketa pilpres 2019 di MK telah dilakukan Pemohon dan disanggah Termohon serta pihak terkait. Rencananya, jika rapat permusyawaratan hakim (RPH) rampung, Majelis Hakim akan mengeluarkan putusan sidang pada Kamis, 27 Juni mendatang.
Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar menyoroti terkait netralitas pemilu yang tidak dilaksanakan aparatur negara terutama oleh penyelenggara pemilu. Padahal, undang-undang telah mengatur netralitas TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghilangkan campur tangan pemerintah dalam proses pemilu.
“Demikian juga dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu, pemerintah menyerahkan sebagian besar wewenangnya kepada partai politik peserta pemilu, sedangkan pemerintah lebih menempatkan diri sebagai fasilitator,” kata Musni melalui akun Twitter-nya, Selasa (26/6).
Selain dari itu, dalam rangka menghapuskan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dikalangan PNS, maka dedikasi dan profesionalisme PNS perlu ditingkatkan. Hal itu setara dengan perbaikan imbalan yang mereka terima.
“Kita menginginkan birokrasi yang bersih, netral dan profesional,” kata akademisi itu.
Itu sebabnya, pengaturan tenta g PNS tidak boleh menjadi anggoya dan pengurus partai politik dimaksudkan untuk menjaga netralitas tersbut. Dengan demikian, PNS dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.
“PNS dapat bekerja optimal, adil dan merata tanpa mempertimbangkan golongan maupun aliran politik yang ada,” ujar Musni.(EPJ)