Indonesiainside.id – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal melanda produsen ban terkemuka, PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA), yang beroperasi di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat. Imbas kebijakan efisiensi dan restrukturisasi ini, ratusan karyawan terpaksa kehilangan pekerjaan.
Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) segera memanggil pihak perusahaan untuk menanyakan alasan di balik PHK yang diklaim terdampak ekonomi global.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Bekasi, Fuad Hasan, membenarkan telah memanggil manajemen PT Multistrada Arah Sarana Tbk pada Jumat.
“Tadi kita sudah memanggil pihak perusahaan. Kita menanyakan alasan kenapa mereka melakukan PHK,” kata Fuad di Cikarang.
Fuad menjelaskan, alasan utama perusahaan melakukan PHK massal adalah dampak dari ekonomi global, terutama menyangkut kebijakan pasar ekspor.
“Karena kan perusahaan Multistada ini sebagian besar orientasinya dia pasar ekspor,” ujarnya.
Menurut keterangan manajemen kepada Disnaker, sebanyak 240 pekerja telah menerima pemberitahuan PHK. Namun, angka tersebut berbeda dari data serikat pekerja.
Ketua PUK SP KEP SPSI PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Guntoro, mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah 370 orang karyawan yang terkena dampak PHK. Mereka terdiri dari 200 pekerja bagian produksi dan sisanya bagian logistik.
“Total ada 370 orang, 200 orang di bagian produksi, sisanya bagian logistik karena akan diganti dengan pihak ketiga pada April 2026. Alasan PHK karena efisiensi dan restrukturisasi,” terang Guntoro.
Pemerintah daerah telah meminta perusahaan agar mengupayakan solusi selain PHK. Namun, jika keputusan PHK tetap dijalankan, harus sesuai dengan tahapan dalam perjanjian kesepakatan bersama.
Disnaker juga telah meminta perusahaan untuk melakukan perundingan bipartit dengan serikat pekerja. Pihak perusahaan dilaporkan telah menyanggupi perundingan yang sudah dimulai hari ini dan akan berlanjut pekan depan.
Di sisi lain, serikat pekerja menolak keras proses PHK yang dianggap mengabaikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Menurut Guntoro, PHK seharusnya dilakukan atas dasar kesepakatan antara perusahaan dan karyawan, atau secara sukarela.
“PHK ini sebetulnya bukan hanya terjadi kali ini saja… Tapi sekarang berbeda, orang-orangnya seperti sudah ditargetkan, termasuk anggota serikat pekerja. Hal ini juga menimbulkan indikasi upaya union busting,” tegas Guntoro.
Serikat pekerja menegaskan akan terus menyuarakan penolakan ini.
“Sekalipun perusahaan ingin melakukan efisiensi atau restrukturisasi, PHK tetap harus dilakukan atas dasar kesepakatan karena hal itu sudah jelas tertulis dalam perjanjian kerja bersama. Kami akan terus menyuarakan persoalan ini. Bisa jadi kami akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran secara formal,” tutupnya. (Nto)