Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban menduga utang Indonesia kepada Cina mempengaruhi sikap kritis pemerintah terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap muslim Uighur di Xinjiang, Cina. Dia berspekulasi pemerintah diam karena banyak berutang kepada Cina.
“Apakah karena berutang pada RRC, pemerintahan Presiden Jokowi menjadi hilang keberanian atau kedaulatan, menyatakan sikap keberpihakan pada kaum UIghur yang tertindas hak-hak kemanusiaannya?,” kata Kaban melalui akun resminya, Senin (23/12).
Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki tanggungjawab konstitusi untuk menghapus segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Namun, menurut Kaban, jika tidak menjalankan amanat tersebut, maka kedaulatannya dipertanyakan.
“Hilang kedaulatan petanda keterjajahan bermula atau ada kesamaan issu radikal-radikul phobia Islam,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah Indonesia tak akan mencampuri urusan dalam negeri China terkait masalah muslim Uighur. Dia mengatakan masing-masing negara punya kebijakan dalam menyelesaikan persoalan di dalam negaranya.
“Jadi, pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin (23/12). (Aza)