Penurunan Tanah Meluas Karena Eksploitasi Air Tanah Oleh Pengusaha Wisata

Oleh: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, Jakarta – Badan Geologi Kementerian ESDM menemukan adanya perluasan zona rawan penurunan tanah di wilayah Bali. Meluasnya zona rawan air tanah di daerah tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya pengambilan air tanah.

Di wilayah cekungan air tanah (CAT) Denpasar-Tabanan misalnya, pada 2011 Badan Geologi telah melakukan pemetaan konservasi air tanah dan ditemukan adanya zona rawan. Zona rawan merupakan zona yang menunjukkan terjadinya penurunan muka air tanah 40-60%.

“Terjadinya intrusi air laut akibat pengambilan air tanah, yang ditandai dengan kenaikan nilai daya hantar listrik sampai dengan 1.000-10.000 mg/liter,” ujar Kepala Badan Geologi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudy Suhendar dalam Talkshow Air Tanah dengan tema: “Penyelamatan Air Tanah dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan,” di Bali, Rabu, (7/8) dalam keterangan medianya.

Untuk CAT Denpasar-Tabanan, zona rawan diindikasikan oleh penurunan muka air tanah (belum ada indikasi intrusi air laut), yaitu di daerah Sumerta Kaja (Denpasar), dan Sading (Badung). Pada tahun 2014, survei oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali menunjukkan meluasnya zona rawan air tanah.

Penurunan muka air tanah terjadi di Semarapura, Sumerta Kaja (Denpasar), Sading (Badung), Sudimara dan Tabanan; serta terjadinya intrusi air laut di Nusa Dua dan daerah pantai barat (sepanjang Pantai Kuta).

Rudy menjelaskan, meluasnya zona rawan air tanah di daerah tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya pengambilan air tanah dalam jumlah yang tidak seimbang bila dibandingkan dengan jumlah pengimbuhan air tanah. Di sisi lain, suplai air bersih dari PDAM belum dapat mencukupi kebutuhan air bersih baik bagi penduduk, maupun bagi sektor pariwisata.

“Sehingga bagi sektor pariwisata, terjadi ketergantungan pemenuhan air bersih dari air tanah,” katanya.

Menurutnya, agar tidak merusak cekungan air tanah, maka eksploitasi air tanah harus dikelola dengan baik. Eksploitasi air tanah yang berlebihan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan turunnya permukaan tanah.

“Pengelolaan air tanah harus memperhatikan antara pemasukkan dengan pengambilan, harus ada keseimbangan. Beberapa tahun ini pengambilan air tanah di beberapa tempat pengambilannya sangat banyak,” katanya.

Mengutip data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sumber air untuk kebutuhan pokok hampir 70% berasal dari air tanah. Sehingga, kata Rudy, keberadaannya perlu diperhatikan, mulai dari pengendalian pengambilannya hingga konsep konservasi untuk mengembalikan lagi fungsi-fungsi imbuhan.

Proses pengendalian pengambilan dan pemberian perijinan perlu dibatasi. Arah kebijakan Pemerintah adalah bagaimana kita mengendalikan pengambilan air tanah dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuat.

“Jangan sampai terjadi seperti sekarang ini, banyak terjadi kekeringan di berbagai wilayah karena kekurangan asupan keseimbangan airnya,” tuturnya. (*/Dry)

Tinggalkan Komentar