Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng Mohammad Faqih, menilai gagasan tanaman ganja sebagai komoditas ekspor harus diperhitungkan dengan matang. Mengingat, regulasi di Indoensia mengategorikan ganja sebagai narkotika golongan I.
Usulan tersebut, pertama kali dilontarkan legislator Aceh, Rafli, saat rapat kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan pada Kamis (30/1).
Usulan itu sebenarnya tidak bisa dimasukkan ke dalam kesimpulan rapat karena subtansi usulan dan agenda rapat berbeda. Meski begitu, publik terlanjur menjadikan isu ganja sebagai perbincangan hangat.
“Golongan I itu betul-betul dilarang. Dalam hal pengobatan dan penelitian juga dilarang golongan I,” kata Daeng di Jakarta Pusat, Jumat (31/1).
Daeng menyarankan agar tokoh publik tidak mengeluarkan pernyataan kontroversial dan tetap mengikuti undang-undang yang sudah berlaku. Kecuali, kata dia, regulasi tentang ganja diubah oleh pemerintah dan DPR.
UU yang dimaksud Daeng adalah UU No.8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Alkohol yang Mengubahnya. Artinya, Indonesia sampai saat ini masih termasuk negara yang menentang legalisasi ganja, atau melarang peredaran ganja.
Daeng meminta semua pihak untuk mematuhi regaluasi tersebut. Namun, jika usulan Rafli tersebut direspons positif oleh pemerintah, maka tetap harus melalui penelitian khusus. Ia menekankan keputusan legalisasi ganja harus dipertimbangkan baik buruknya dan penuh kehati-hatian.
Meski beberapa negara, seperti Thailand, melegalkan ganja medis untuk pengobatan, tapi itu tidak bisa dijadikan rujukan. Apalagi, jika melihat dari sisi mudharat dari tanaman berdaun jari itu.
“Sebaiknya memang kalau ada isu seperti itu, usul saya sebaiknya diteliti dulu. Kalau mau diteliti, itu harus ada izin betul, karena masuk golongan I, ” tutur Daeng.
Daeng khawatir keputusan yang diambil buru-buru akan berdampak buruk di kemudian hari. Ia menegaskan pemerintah tak perlu menerima usulan itu jika regulasinya saja masih melarang.
“Sebaiknya dipikirkan betul dan kalau nanti ada kelonggaran-kelonggaran, misalnya untuk penelitian atau pengobatan, itu harus melalui langkah-langkah yang cermat. Tidak bisa sembarangan. Sebaiknya hati-hati sekali,” tutur Daeng.(EP)