Menteri ATR/BPN: Kebijakan Agraria Harus Hadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Indonesiainside.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan kebijakan agraria dan tata ruang harus benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dengan menjaga tanah dan menata ruang secara optimal.

“Kebijakan agraria dan tata ruang hanya akan bermakna bila benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” kata Nusron dalam keterangan di Jakarta, Kamis (25/9).

Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita, dengan memastikan tanah selalu terjaga dan ruang tertata sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.

Nusron juga menilik perjalanan panjang Kementerian ATR/BPN sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menjadi fondasi utama pengelolaan agraria di Indonesia.

Menurutnya, UUPA merupakan tonggak bersejarah yang menegaskan kembali mandat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Nusron dalam rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2025 yang digelar di Jakarta pada Rabu (24/9). Upacara peringatan berlangsung khidmat dan menumbuhkan semangat kebangsaan seluruh peserta.

Tahun ini, Hantaru mengusung tema “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Asta Cita” sebagai pengingat pentingnya pengelolaan agraria dan tata ruang dalam pembangunan nasional berkelanjutan.

Rangkaian upacara juga menampilkan pembacaan sejarah Kementerian ATR/BPN yang berakar sejak 1946, ketika Biro Agraria dibentuk di bawah Departemen Dalam Negeri sebagai cikal bakal institusi.

Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, lanjut Nusron, struktur Kementerian ATR/BPN kembali ditegaskan melalui Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 176 dan 177 Tahun 2024 yang mengatur Kementerian ATR dan BPN.

Tinggalkan Komentar