Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan proses pembatasan perangkat handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) yang ilegal, melalui pengendalian IMEI, mulai 18 April 2020 dengan skema White List di Web Kementerian Industri. Ini juga berlaku bagi HKT yang dibeli di luar negeri.
Tidak hanya mendaftarkan IMEI saja bagi HKT dari luar negeri. Bagi mereka yang membeli perangkat HKT dari luar negeri juga diwajibkan membayar pajak impor saat tiba di bandara.
“Diwajibkan pembayaran jika gadget (HKT) harga di atas US$ 500 yang dibawa dari luar negeri, ini sudah kerjasama dengan Kemenperin, Kemendag, Kominfo. Template pendaftaran IMEI sudah ada, nanti tinggal register setelah itu bayar di tempat,” ujar Dirjen Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Jumat (28/2).
Sementara itu, Heru menambahkan mekanisme untuk mereka yang kelupaan mendaftarkan IMEI dan lupa membayar pajak impor perangkat akan dibahas lebih lanjut. Heru juga menekankan setiap orang hanya dapat membawa dua HKT dari luar negeri.
“Kalau HKT dari luar negeri, sistem ini tidak memungkinkan bagi orang berniat impor ilegal. Hal itu percuma tidak akan dapat sinyal,” tambah Heru.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan pengawasan tentang perangkat impor telah masuk dalam peraturan perdagangan. “Dan IMEI-nya tidak terdaftar atau ilegal akan dikenalkan sanksi. Sanksi administrasi dan pidana,” tambah Indrasari.
Sementara itu, Skema White list yaitu proses pengendalian IMEI secara preventif. Hal ini agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu legalitas perangkat yang akan dibelinya.
“Pemerintah menghimbau masyarakat untuk membeli perangkat handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) yang legal. Pastikan untuk kritis dan cerdas dengan melakukan pengecekan IMEI di situs web Kemenperin (imei.kemenperin.go.id) sebelum melakukan pembelian perangkat elektronik melalui toko maupun online,” ujar Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ismail, di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Jumat (28/2).(*/Dry)