Harga Ayam Hidup Mulai Merangkak Naik, Kementan Klaim Intervensi Pasar Berhasil Lindungi Peternak

Indonesiainside.id – Setelah sempat anjlok hingga menyentuh angka Rp13.000 per kilogram, harga ayam hidup kini mulai menunjukkan tren kenaikan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim, hal ini merupakan hasil dari serangkaian langkah intervensi dan pengawasan distribusi yang dilakukan secara intensif demi menjaga stabilitas pasar serta melindungi peternak dari kerugian lebih dalam.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyebutkan bahwa pihaknya telah bergerak cepat menanggapi situasi krisis harga di lapangan. “Terkait harga ayam hidup yang sempat jatuh ke kisaran Rp13.000 per kg, Kementan telah melakukan sejumlah langkah intervensi,” ujar Agung di Jakarta, Jumat (2/5).

Langkah intervensi itu mencakup pengendalian produksi day old chick (DOC) final stock, afkir indukan, serta mendorong perusahaan-perusahaan integrator, pembibit, pabrik pakan, dan importir bahan baku pakan untuk menyerap ayam hidup dari peternak mandiri. Pemerintah menetapkan harga minimal pembelian sebesar Rp17.000 per kilogram untuk ayam dengan bobot di atas 2,4 kilogram.

Tak hanya menyentuh sektor produksi, Kementan juga mengatur peredaran produk turunan unggas demi menjaga keseimbangan pasar. Salah satunya dengan menerbitkan surat edaran yang melarang peredaran telur tetas sebagai telur konsumsi. “Larangan ini bertujuan untuk mencegah efek psikologis pasar yang dapat menekan harga telur konsumsi,” jelas Agung.

Kebijakan ini terbukti mulai membuahkan hasil. Harga telur ayam ras yang sempat turun usai Lebaran kini mulai pulih. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara regulasi yang tepat dan intervensi langsung bisa mengembalikan stabilitas pasar unggas yang sempat terguncang.

Sebagai fondasi kebijakan, Kementan mengandalkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2024 yang menjadi instrumen utama dalam menata tata niaga unggas nasional. Agung menegaskan, “Permentan ini merupakan instrumen utama untuk menata tata niaga unggas secara berkeadilan, efisien, dan berorientasi pada modernisasi industri unggas nasional.”

Peraturan tersebut juga mengatur kewajiban pelaku usaha unggas berskala besar—dengan kapasitas lebih dari 60 ribu ekor per minggu—untuk memiliki Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU). Tujuannya adalah mempercepat hilirisasi produk unggas dalam bentuk karkas yang lebih higienis dan bernilai tambah, sekaligus mengurangi ketergantungan pasar terhadap ayam hidup.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mendorong perubahan pola distribusi, dari pengiriman ayam hidup ke penyebaran produk olahan unggas yang lebih stabil dari sisi harga dan logistik.

Kini, harga ayam hidup telah naik ke kisaran Rp17.000 hingga Rp19.000 per kilogram dan diperkirakan akan terus mendekati target harga acuan penjualan sebesar Rp23.000 per kilogram. Pemerintah berharap, kestabilan harga ini tidak hanya menguntungkan peternak, tetapi juga mampu menjaga pasokan daging ayam bagi masyarakat dengan harga yang wajar.

Tinggalkan Komentar