JAKARTA- Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengaku masih merasa geram ke TikTok karena tidak menghormati aturan di Indonesia.
Dia menguraikan beberapa pelanggaran Tiktok, di antaranya tidak punya izin usaha dengan e-commerce, sekaligus platform media sosial tidak diatur terhubung dengan fitur belanja seperti platform e-commerce.
“TikTok sampai sekarang belum menghormati hukum Indonesia,” kata Teten dipantau pada kanal YouTube Deddy Corbuzier, Rabu (6/3/2024).
Pelanggaran TikTok mendobrak Peraturan Menteri Perdagangan No.31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Teten mengaku bukan pertama kali berbicara soal pelanggaran TikTok. Namun, perusahaan asal Tiongkok itu masih juga melakukan pelanggaran.
Dia bahkan membandingkan platform media sosial lain yang justru hanya sebagai ajang promosi. Dia menyebut, platform lain memiliki multi-channel. Beda channel untuk jualan dan promosi.
Berbeda dengan TikTok yang langsung berjualan di media sosialnya. Tidak dipisah. Maka itu, dia tidak menutup kemungkinan akan ada sanksi berat yang akan diberikan ke TikTok.
“Harus disanksi, sanksinya bisa diberhentikan usahanya,” ucap Teten.
Dia merasa khawatir kehadiran TikTok Shop tidak hanya mempromosikan dan menjual produk dalam negeri. Namun, mereka juga bisa mempromosikan produk buatan negara asal yakni China.
Apalagi, kata dia, TikTok punya sistem Artificial Intelligence (AI) yang bisa mempengaruhi user untuk berbelanja. Dia mencontohkan, 123 juta penggunaan TikTok awalnya hanya mencari hiburan, tapi lama-kelamaan bisa terpengaruh untuk berbelanja.
“AI mereka canggih, orang yang tadinya hiburan menjadi belanja. Ini didasari pemerintah, ‘Wah ini bahaya. Kalau antara media sosial di satu tempat dengan transaksinya’,” ujar Teten.
Dia menjelaskan, sebenarnya tidak ada istilah transisi, uji coba maupun migrasi sistem transaksi TikTok Shop, setelah platform media sosial itu mengakuisisi e-commerce Tanah Air Tokopedia.
“Kemarin kan diberhentikan pemerintah, kemudian beli Tokped (Tokopedia) lalu mulai bisnis lagi. Nah, begitu kita lihat kan tidak ada tuh transaksi di Tokped meningkat sehingga sahamnya juga tidak naik juga,” tutur Teten.(Nto)