Ahli Hukum Tata Negara: Alasan Referendum Harus Komprehensif

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta — Pernyataan mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf alias Mualem, yang menginginkan dilaksanakannya referendum atau hak menentukan nasib sendiri di Aceh, mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari pakar hukum tata negara Hifdzil Alim yang menilai Aceh tidak dapat begitu saja meminta referendum.

“Aceh masih menjadi salah satu daerah provinsi di Indonesia. Dalam negara yang berdaulat, tidak boleh ada daerah yang mau memisahkan diri,” kata Hifdzil kepada Indonesia Inside, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/5).

Dia menjelaskan, ketentuan tentang referendum tadinya diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1985. Akan tetapi, UU itu kini sudah dicabut dengan UU Nomor 6 tahun 1999 yang mengatur permintaan pendapat atas pilihan mengubah UUD 1945. “Hal penting dari sebuah referendum yaitu harus diterangkan secara komprehensif. Alasannya harus jelas,” ujarnya.

Ia mengatakan, alasan referendum tidak dapat dibenarkan jika karena kepentingan politik praktis dalam pemilu. Terlebih, karena kekalahan salah satu kandidat pasangan calon (paslon) yang diusung dan mayoritas dimenangkan daerah tersebut.

“Alasan yang mau dipakai untuk referendum itu apa? Apakah karena kekalahan Prabowo-Sandi, kalau karena alasan itu, ya referendum nggak bisa dipakai,” katanya.

Sebelumnya, Mualem melontarkan usulan tentang referendum di Aceh dalam pidatonya di hadapan para elite Aceh, Senin (27/5). Menurut dia, referendum itu sama dengan yang pernah dilakukan Timor Timur pada 1999. Setelah berpisah dari Indonesia, daerah itu kini berubah nama menjadi Timor Leste.

Munculnya opsi referendum, menurut Muzakir, karena melihat Indonesia tak lama lagi akan dijajah asing. “Kita tahu bahwa Indonesia, beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing, itu yang kita khawatirkan. Karena itu, Aceh lebih baik mengikuti Timor Timur, kenapa Aceh tidak?” ujar Mualem.

“Kita tidak dapat bayangkan lagi, persoalan bangsa Indonesia, semakin hari semakin menumpuk. Indonesia terjerat pada berbagai persoalan. Ini seperti nasib beberapa negara di Afrika. Ini perlu kita camkan, kita berharap Indonesia ini dipimpin oleh sosok yang baik. Mudah-mudahan aman dan damai semuanya,” ucap Mualem.

Pada saat menyampaikan pernyataan itu, di hadapan Mualem hadir plt gubernur Aceh, pangdam Iskandar Muda, kapolda Aceh, kajati Aceh, rektor Unsyiah Banda Aceh, ketua Pengadilan Tinggi (masing-masing diwakili), serta para bupati dan wali kota dari Partai Aceh, anggota DPRA Partai Aceh, serta partai nasional. (AIJ)

Tinggalkan Komentar