Bebaskan Impor Bawang Putih, DPR Sebut Mendag Langgar UU Hortikultura

Indonesiainside.id, Jakarta-Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto akan membebaskan izin impor komoditas bawang putih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menanggapi kebijakan ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminuddin, mengatakan bahwa kebijakan demikian cenderung ugal-ugalan dan melanggar Undang-Undang Hortikultura Tahun 2010.

Menurut dia, kebijakan itu dapat merugikan petani yang telah bekerja sama dengan importir lokal yang patuh terhadap syarat yang ditetapkan pemerintah. Lebih jauh kebijakan demikian dinilainya akan menggerogoti devisa negara serta dalam masa depan akan merusak upaya swasembada bawang putih Indonesia.

“Semangat di Nawa Cita itu salah satunya membangun kemandirian ekonomi kerakyatan. Indonesia tidak menutup kesempatan Impor karena merupakan bagian dari global supply chain. Namun syarat impor dan kewajiban tanam 5% itu mutlak harus dipenuhi oleh importir siapa pun dia,” ungkap dia di Jakarta, Kamis (19/3).

Hasan mengungkapkan, membebaskan impor bawang putih ini melanggar Undang-Undang Hortikultura Tahun 2010. “Kita sudah punya kerangka perencanaan swasembada yang harusnya didukung,” tandasnya.

Impor diperbolehkan, tetapi harus patuh pada syarat. Bukan membiarkan importir tertentu bebas impor tanpa memenuhi syarat dengan dalih stabilisasi harga.

Dia mengatakan, kebijakan membebaskan impor bawang putih yang diteken Kemendag patut dicurigai diarahkan oleh importir nakal yang bekerja sama dengan supplier. Bahkan menurutnya kebijakan pembebasan impor membuka kemungkinan hal ini diarahkan pada monopoli dan kartel perdagangan.

“Kita sedang menghadapi situasi yang perlu perhatian lebih. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika sedang merosot. Mendag jangan produksi kebijakan ugal-ugalan yang bisa mengancam importir lokal dan petani secara khusus,” tegasnya.

Tinggalkan Komentar