Indonesiainside.id – Industri baja nasional tengah menghadapi tekanan berat akibat dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari kelebihan pasokan, masuknya produk impor berharga murah, hingga melemahnya permintaan domestik. Situasi ini berdampak langsung pada kinerja pelaku industri dalam negeri, termasuk PT Krakatau Osaka Steel (KOS) yang memutuskan menghentikan produksi.
Kementerian Perindustrian menyampaikan keprihatinan atas kondisi tersebut, terutama terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan bagi para pekerja. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan pemerintah meminta perusahaan tetap memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami turut prihatin atas kondisi yang dihadapi para pekerja PT Krakatau Osaka Steel. Pemerintah memahami bahwa keputusan ini memberikan dampak sosial dan ekonomi yang tidak ringan,” jelas dia dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip Rabu (6/5).
Keputusan penghentian produksi sendiri telah ditetapkan melalui rapat Dewan Direksi sejak 23 Januari 2026. Perusahaan juga mengungkapkan telah mengalami kerugian sejak 2022, seiring penurunan kinerja bisnis yang terus berlanjut.
Tekanan utama datang dari menurunnya permintaan baja konstruksi di pasar domestik, serta meningkatnya persaingan dengan produk impor berharga lebih murah. Produsen global, terutama dari Tiongkok, dinilai memiliki keunggulan dalam skala produksi dan efisiensi biaya, sehingga mampu menawarkan harga lebih kompetitif di pasar internasional, termasuk Indonesia.
“Kondisi ini menempatkan industri baja nasional pada posisi yang sulit. Di satu sisi menjaga kualitas, di sisi lain harus bersaing dengan harga impor yang lebih rendah,” terang Febri.
Ia menambahkan, kondisi yang dialami KOS merupakan hasil kombinasi berbagai faktor, mulai dari keterbatasan diversifikasi produk, tekanan impor, hingga kelebihan pasokan global yang menekan daya saing industri nasional.
Untuk menjaga keberlangsungan sektor ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, seperti pengendalian impor melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas), penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, penyediaan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), serta pembebasan bea masuk untuk bahan baku billet.
Namun demikian, Kemenperin menilai langkah tersebut masih perlu diperkuat melalui kajian komprehensif guna merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi industri baja dalam negeri.
Secara global, industri baja memang tengah menghadapi tantangan serius berupa over-supply dan praktik perdagangan harga rendah. Sejumlah negara merespons dengan kebijakan proteksi seperti tarif bea masuk dan instrumen trade remedies, serta mendorong efisiensi dan inovasi teknologi untuk memperkuat daya saing.
Ke depan, pemerintah berkomitmen memperkuat implementasi pengendalian impor, memperluas penerapan SNI wajib, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Upaya ini diharapkan dapat menjaga stabilitas industri sekaligus memperkuat kemandirian sektor manufaktur nasional.
“Keberhasilan penguatan industri baja nasional memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, serta sangat dipengaruhi dinamika global dan kondisi permintaan domestik,” pungkasnya.