KPK Pastikan Pemeriksaan dan Penyitaan HP Hasto Bukan Intervensi Politik

Indonesiainside.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku tidak ada intervensi politik.

Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan, pemeriksaan terhadap Hasto memang murni mendalami kasus Harun Masiku agar menemui titik terang. Pasalnya, Harun Masiku hingga saat ini masih jadi buronan KPK.

“KPK fokus pada penegakan hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan ini juga tadi kami sampaikan bukan sesuatu yang tiba-tiba,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip Rabu (12/6/2024).

Budi menjelaskan, penyitaan itu diperlukan guna mengusut tuntas kasus suap mantan kader PDIP tersebut yang kini masih jadi buronan.

Penyitaan terhadap ponsel dan catatan milik Hasto, lanjutnya, merupakan bagian dari serangkaian proses pemeriksaan. Penyitaan tersebut juga dilakukan guna mencari keterangan yang diperlukan tim penyidik KPK.

“Tim penyidik tentu akan mengoptimalkan berbagai cara untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Hasto memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus yang menyeret buronan KPK Harun Masiku. Sekjen PDIP itu menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan sekitar 4 jam.

Hasto menyebut dirinya bertatap muka dengan penyidik hanya selama sekitar 1,5 jam dan pemeriksaannya belum masuk ke pokok perkara.

Lebih lanjut Hasto juga menyatakan keberatan soal penyitaan tas dan ponselnya oleh penyidik KPK.

“Kemudian ada handphone yang disita, dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut,” kata Hasto.

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

Selain Harun, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan; mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina; dan pihak swasta, Saeful.

Wahyu dan Agustiani terbukti menerima suap, sedangkan Harun dan Saeful sebagai pemberi suap. Tujuan suap itu agar memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antarwaktu (PAW).

Harun dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020. Mantan kader PDIP itu sudah 4 tahun lebih dalam pengejaran KPK. Namun hingga kini, lembaga antirasuah masih belum mebekuk Harun sehingga statusnya kini masih buronan. (Aza)

 

 

Tinggalkan Komentar