Catahu 2019 Muhammadiyah: Isu Radikalisme Masih Digoreng-goreng

Indonesiainside.id, Jakarta — Pimpinan Pusat Muhammadiyah merilis catatan akhir tahun (catahu) 2019 mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang tahun ini. Muhammadiyah menyayangkan isu radikalisme masih terus diluapkan di tengah keragaman Indonesia.

Muhammdiyah menilai, isu radikalisme digoreng sedimikian rupa seolah-olah menimbulkan kesan segala aspek kehidupan dikotak-kotakan dalam bingkai sensifitas isu ekstrimisme, radikalisme. Penyematan term radikal juga ditembakkan kepada kelompok, instansi sampai pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Natsir mengatakan, masyarakat harus kritis terhadap isu radikalisme ini. Sebab, permasalahannya tidak selalu hitam putih dan tak bisa dipandang hanya dari satu sisi.

Dia meminta kepada para pemangku kebijakan dan perangkat hukum lebih obyektif dan cermat dalam merespons isu radikalisme. Salah-salah, Indonesia bisa dipandang sebagai negeri yang tidak aman karena lekat dengan masalah terorisme dan radikalisme.

“Kita sering bangga, Indonesia sebagai negara yang berhasil dalam pengendalian terorisme dan diundang ke luar negeri. Hati-hati, jangan-jangan karena sering diundang lalu terbangun konstruksi dikalangan luar negeri bahwa Indonesia ini negeri teroris. Padahal betapa amannya negara ini,” katanya saat paparan di depan awak media di Yogyakarta, dikutip Senin (23/12).

Muhammadiyah menyatakan, jangan sampai keinginan pemerintah memberantas radikalisme dan terorisme menyebabkan Indonesia menjadi tidak rukun. Karenanya, menurut Haedar, pemerintah perlu menata ulang pandangannya terkait penanganan ekstrimisme dan radikalisme.

Secara consensus menyetujui radikalisme yang mengarah kepada kekerasan atas nama apaun, agama, politik, budaya golongan harus menjadi agenda yang dihadapi Bersama. Tetapi semuanya harus seksama, jangan hanya ribut berlebih di bagian itu yang menyebabkan Indonesia tidak berkembang di bagian lain.

Kedua, kenyataan berbangsa dan bernegara terdapat dimensi-dimensi radikal yang terjadi diaktifitas bernegara dan diluar aktifitas keagamaan. Karena radikalisme tidak bisa dilihat hanya dalam satu bagian, dan menutup bagian lain. Tidak bisa dipungkiri terdapat radikalisme yang terjadi misalnya mengatasnamakan ras, suku, dan golongan yang mengancam negara.

Muhammadiyah menawarkan konteks rekonstruksi kehidupan kebangsaan dengan langkah-langkah moderasi lewat Pancasila. Kemudian didukung oleh masyarakat Indonesia yang juga demikian moderat. (*/Dry)

Tinggalkan Komentar