Indonesiainside.id, Jakarta – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Agil Oktarya, meminta pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin jangan lari dari tanggung jawab dengan mengeluarkan opsi darurat sipil dalam penanganan wabah Covid-19. Darurat Sipil tertuang Undang-Undang (UU) No.23/1959 tentang Keadaan Bahaya.
Agil menegaskan, dalam menangani wabah yang mudah menyebar itu, pemerintah seharusnya mengacu pada UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam dan UU No.6/2018 tentang Karantina Kesehatan. Dua regulasi itu jauh lebih realisiti diterapkan dalam kondisi seperti ini, sebab negara diwajibakan hadir untuk membantuk masyarakat keluar dari krisis ekonomi.
“Sebenarnya sekarang pemerintah sudah mau menerapkan karantina wilayah tapi tidak siap dengan konsekuensi pasal 55 UU kekarantinaan. Di sana kan negara wajib memenuni kebutuhan dasar warga negara termasuk binatang peliharaan sekalipun,” ucap Agil kepada Indonesiainside.id, Selasa (31/30).
Sementara, dalam UU Keadaan Bahaya, negara sama sekali tidak wajib memenuhi kebutuhan pokok masyarakat jika karantina wilayah diberlakukan. Bahkan, otoritas keamanan diberi kewenangan mengatur ranah privasi masyarakat.
“Untuk menghindari itu (tanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok masyarakat) dipilihlah UU Keadaan Bahaya dengan pilihan darurat sipil, artinya negara lepas tanggungjawab selama keadaan darurat diberlakukan. Sekarang pun yang dipilih juga pembatasan sosial berskala besar yang tidak mewajibkan negara bertanggung jawab,” ucap dia.
Potensi negara merenggut kebebasan masyarakat tertuang dalam Bab II UU 23/59 dari pasal 8-pasal 21. Dalam keadaan darurat sipil otoritas keamanan diberikan kewenangan lebih tinggi termasuk membuat aturan sendiri. Dalam Pasal 17 misalnya, kata Agil, diatur pembatasan penggunaan alat telekomunikasi.
“Otoritas kemanan diberikan hak untuk mengetahui segala informasi yang beredar bahkan membatasi peredarannya, jadi bisa saja nanti jika darurat sipil berlaku saluran telokomunikasi kita dikontrol termasuk medsos dll,” ucap Agil. (Aza)