Jonan Ancam Karyawan Tak Becus Jaga Gunung Api

Oleh: Rudi Hasan

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengancam jajaran Kementerian ESDM bekerja maksimal. Jika tidak, karyawan pemalas akan ditempatkan menjaga gunung api di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Kegeraman Jonan ini terkait optimalisasi sistem Teknologi Informasi (TI) di jajarannya. Dia menyebut sistem aplikasi perizinan berbasis online di kementerian yang ia pimpin, tak up to date, kalah dengan KAI.

“Saya panggil Wamen, lalu bilang, ‘Kita bikin sendiri saja nanti kalau ada yang enggak mau saya bebastugaskan’. Tapi kalau dibebastugaskan negara rugi. Kebetulan kami membawahi Badan Geologi yang di bawahnya ada PVMBG, termasuk didalamnya itu pengamat gunung api. Jadi kita pindahin ke situ saja,” kata Jonan seperti dikutip dari Antara, Rabu, (7/8).

Jonan mengaku meminta bantuan Direktur IT KAI Kuncoro Wibowo. Kuncoro pun membantu mendesain pengelolaan sistem informatika Kementerian ESDM.

“Sistem IT di sini kok enggak up to date, masak kalah dengan KAI. Sampai akhirnya saya panggil Direktur IT KAI Pak Kuncoro, minta bantuan beliau. Enggak pakai ongkos (biaya) karena beliau sangat kagum dengan saya,” kata dia.

Saat ini pihaknya kejar tayang. Jonan ingin sistem perizinan berbasis daring selesai sebelum ia selesai menjabat pada Oktober mendatang. Pasalnya, dia menyebut skema ini sangat penting dari segi efisiensi. Sebab otomatis hal ini akan mempermudah dan mempercepat perizinan, sehingga investor bisa segera menanam modal.

“Kalau pelayanan ke masyarakat tidak cepat, pertumbuhan bisa terganggu. Bukan peningkatan kemakmuran yang terlambat, tapi penciptaan lapangan kerja. Setiap tahun ada 2 juta orang lho (tenaga kerja yang bisa diserap). Kalau investasi, bisnis, tidak jalan mau dikasih kerja apa?” kata Jonan.

Dia ingin jajarannya punya semangat serupa terkait aplikasi perizinan online ini. Supaya hal itu dikemas secara menarik, ramah bagi pengguna dan tidak njlimet. Kementerian ESDM wajib melakukan itu karena ikut menikmati pajak, cukai hingga royalti dari bisnis investor.

“Kita dibayar kalau badan usahanya untung. Itu bagian negara 25 persen. Masak kita sudah dibagi seperempat enggak mau bantu lebih baik, kan rada aneh,” kata dia. (EP)

Tinggalkan Komentar