Indonesiainside.id – Warga eks Kampung Susun Bayam (KSB) mulai menempati Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) di kawasan Jakarta International Stadium (JIS), sesuai janji yang pernah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
“Mayoritas warga Kampung Bayam sudah tanda tangan kontrak untuk bisa menghuni HPPO di JIS. Ini bentuk komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta untuk warga eks Kampung Bayam,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Penandatanganan kontrak dilakukan pada Selasa (29/7), oleh 67 dari total 126 kepala keluarga (KK) yang berasal dari Kampung Bayam. Dalam kontrak tersebut, mereka disepakati untuk menempati HPPO tanpa dikenai biaya sewa selama enam bulan, dan juga diberi akses untuk bekerja dengan upah setara Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta.
Chico menambahkan bahwa sejumlah warga lainnya masih dalam proses mempertimbangkan isi kontrak. Namun, ia meyakini mereka juga akan ikut serta menandatangani dalam waktu dekat.
Penempatan warga eks Kampung Bayam ini dilakukan melalui perjanjian antara mereka dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), selaku pengelola.
Direktur Bisnis PT Jakpro, I Gede Adi Adnyana, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 126 unit hunian tipe 36 beserta fasilitas lengkap lainnya, berdasarkan data dari SK Walikota Jakarta Utara tahun 2022.
“Jumlah 126 itu berdasarkan SK Walikota Jakarta Utara 2022 tentang warga Kampung Bayam. Huniannya sudah kami cek, kami uji coba seluruhnya aliran listrik, air, semua sudah siap digunakan per hari ini,” jelas Adi.
Ia juga menegaskan bahwa biaya sewa sebesar Rp1,7 juta per bulan dibebaskan selama enam bulan tanpa perhitungan sebagai utang. Masa bebas sewa ini dimaksudkan untuk memberi waktu adaptasi bagi warga, termasuk untuk memulai aktivitas pertanian atau pekerjaan baru.
“Waktu pembebasan biaya tersebut tidak dihitung hutang. Kami memahami proses selama enam bulan itu untuk waktu agar warga bisa mendapatkan hasil pertanian dan juga pekerjaannya,” lanjutnya.
Selain tempat tinggal, Jakpro juga menyiapkan lahan seluas 4.000 meter persegi untuk kegiatan urban farming serta kolam untuk budidaya ikan. Warga yang menempati HPPO juga mendapat peluang bekerja sebagai bagian dari operasional JIS, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
“Warga Eks Kampung Bayam yang nantinya menghuni HPPO juga diberikan akses untuk bisa bekerja sebagai penunjang operasional JIS dengan upah UMR, selama memenuhi syarat yang berlaku. Warga di samping bekerja, tentu saja tetap boleh bertani juga,” imbuh Adi.
Dari sisi regulasi, Walikota Jakarta Utara Hendra Hidayat menegaskan bahwa kontrak HPPO telah dirancang berdasarkan aspirasi warga dan telah dikonsultasikan dengan aparat penegak hukum agar memiliki kekuatan hukum yang jelas.
“Termasuk proses pemindahan sekolah anak, nanti kami di Jakarta Utara akan membantunya,” ucap Hendra.