Oleh: Ahmad ZR
Indonesiainside.id, Jakarta — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyesalkan terjadinya pembakaran Kantor KPU Papua dalam aksi demonstrasi di Jayapura, Jumat (30/8). Dia mengatakan aksi protes tersebut seharusnya tidak dibarengi dengan anarkisme yang menyebabkan kerugian materil dan nonmateril.
“Kami menghargai setiap orang yang menyampaikan pendapat, sekalipun keberatan terhadap KPU, tapi kami ingin penyampaian pendapat dilakukan dengan cara sesuai undang-undang,” kata Arief di kantor KPU saat jeda rapat pleno terbuka penetapan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD Pemilu 2019 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).
Arief menyebutkan, pembakaran gedung KPU merupakan bentuk pengrusakan fasilitas umum dan dapat dikenakan sanksi hukuman. Terlebih, dalam gedung itu tersimpan berkas-berkas pemungutan suara DPRD Provinsi Papua.
“Meski ini sudah terjadi, saya minta kepada KPU Papua untuk mengidentifikasi kerusakan, kemudian dokumen apa saja yang bisa diselamatkan dan apa jangka pendek yang akan dilakukan,” ujarnya.
Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan KPU pusat dan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan atas insiden tersebut. Sebab, hasil pemilu harus didokumentasikan dan ditetapkan.
“Sampai hari ini, seluruh (dokumen) yang ada dalam kantor terbakar habis,” kata Arief.
Beruntung, pada saat penetapan rapat pleno 21 Mei lalu dokumen tersebut telah diserahkan kepada KPU Pusat di Jakarta. Sehingga tidak terpengaruh pada mekanisme rapat pleno penetapan anggota DPR/DPRD/DPD terpilih.
“Nanti kita akan pelajari, pernah atau tidak menggunakan dokumen itu. Tapi tidak akan berpengaruh pada pengambilan keputusan rapat pleno,” ujarnya.
Sebelumnya, komisioner KPU Provinsi Papua Adam Arisoy membenarkan adanya insiden pembakaran kantor KPU Papua. Kantor yang berlokasi di Kota Jayapura itu dibakar Jumat (30/8) pagi hari.
“Ya benar, kantor KPU Papua sudah dibakar jam 4 subuh tadi,” kata Adam saat dikonfirmasi, Jumat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembakaran kantor KPU Papua itu merupakan buntut dari aksi unjuk rasa yang digelar di Jayapura, Kamis (29/8). Akibat insiden pembakaran itu, seluruh dokumen calon legislatif terpilih DPRD Papua hangus, padahal dokumen tersebut bakal diserahkan ke pemerintah Senin (2/9). (Aza)