Indonesiainside.id – Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tengah mengawal kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang oknum anggota DPRD terpilih (HA) di Kota Singkawang. Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama karena pelakunya adalah figur publik, dan korban adalah seorang anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar, menjelaskan bahwa mereka telah melakukan kunjungan langsung ke Polda Kalimantan Barat untuk berkoordinasi terkait perkembangan kasus ini. Selain bekerja sama dengan kepolisian, Kemen PPPA dan Kompolnas juga terlibat langsung dalam memberikan dukungan kepada korban.
Mereka telah menemui korban secara langsung serta memastikan dukungan yang dibutuhkan anak dalam proses pemulihan. Para pendamping anak, menurut Nahar, memiliki peran vital dalam membantu pemulihan korban dan menjamin hak-hak anak tersebut tetap terpenuhi.
“Kami menekankan pentingnya pemenuhan hak anak, termasuk hak mendapatkan layanan perlindungan, pendampingan psikologis, dan hak restitusi berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menghitung kerugian yang dialami AMPK. Hal ini diharapkan dapat membantu korban dalam proses pemulihan dan dampak lainnya,” jelas Nahar dalam keterangannya, Jumat (4/10).
Lebih lanjut, Nahar menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Ia mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) memberikan hukuman maksimal kepada pelaku, mengingat dampak serius yang ditimbulkan, seperti trauma psikologis berkepanjangan dan stigma sosial yang mungkin dialami korban. “Keluarga korban juga berharap proses hukum dapat segera memberikan keadilan,” tambahnya.
Kemen PPPA juga mendukung penerapan pasal-pasal hukum terkait kekerasan seksual, yang memuat ancaman hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara dan denda sebesar lima miliar rupiah. Nahar menekankan bahwa kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) harus dituntaskan melalui jalur peradilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, kecuali jika pelakunya adalah anak di bawah umur.
Sebagai penutup, Nahar mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Ia menyarankan untuk menggunakan hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di nomor 129 atau melalui WhatsApp di 08111-129-129. “Kemen PPPA akan mengawal kasus ini hingga tuntas, terlebih karena korban masih berusia anak. Semua anak adalah anak kita yang wajib kita jaga dan lindungi bersama,” tegasnya.