Pengamat: Kebijakan Pemerintah Soal Pajak Batubara Dianggap Sesat

Rencana Pemerintah akan menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) tentang Perlakuan Perpajakan atau PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) khusus dalam usaha pertambangan batubara yang akan menikmati perpajakan dengan skema “nail down” alias persentase pajak bersifat tetap.

Indonesiainside.id, Jakarta — Kebijakan itu tentu hanya akan dinikmati oleh segelintir pengusaha batubara pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara) yang akan berubah status menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Demikian dikatakan oleh Rofianto Kurniawan sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pendapat Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Rabu (26/12). Rencananya PP ini akan segera terbit dalam beberapa hari kedepan sebelum tutup tahun 2018,agar dapat direalisasikan pada awal tahun 2019.

Direktur Eksekutif Center of Energi and Resource Indonesia Yusri Usman mengatakan, sudah dapat dipastikan kebijakan ini bisa dikatakan kebijakan sesat pikir Pemerintah, tentu ini efek negatif dari pengusaha PKP2B yang menuntut perlakuan sama kepada Pemerintah agar adil seperti kebijakan Pemerintah terhadap IUPK PT Freeport Indonesia.

“Tentu pertanyaan bodohnya berikutnya apa bedanya antara sistem Kontrak karya dengan UU Minerba kalau kebijakan nail down tetap dijalankan, artinya secara sadar Pemerintah telah menjeratkan kakinya sebelah hanya untuk kepentingan pengusaha PKP2B,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/12).

Pertanyaan berikutnya apa bedanya dengan IUP dan IUPK nya BUMN, BUMD dan perusahaan swasta lainya, selain tidak adil dalam menerapkan kebijakan dengan industri lainnya sangat beresiko tinggi terhadap fluktuasi harga bahan baku dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, ternyata di luar negeri pun dalam aktifitas pertambangan tidak menerapkan kebijakan nail down.

“Tentu pertanyaan nya apakah kita tidak kapok atau belajar dari kasus nail down KK Freeport Indonesia, sudah capek dan cukuplah rakyat kita dibodohin terus,” ujarnya.

Sudah seharusnya, kata dia, Pemerintah sesuai pesan konstitusi dalam UU Minerba untuk menjaga ketahanan energi nasional terhadap 8 PKP2B yg produksinya 200 juta metrik ton setiap tahunnya akan berakhir kontraknya untuk diserahkan kepada BUMN Tambang. Sebab, ada potensi keuntungan sekitar USD 2 miliar akan diperoleh BUMN setiap tahunnya diluar royalti dan pajak pajak lainnya.

“Sehingga sudah dapat dibaca, kebijakan ini diduga bahwa Pemerintah telah didikte oleh 8 pengusaha kakap PKP2B generasi 1 yang akan berakhir waktunya, sebut saja PT Tanito Harum (2019), PT Arutmin (2020) PT Kendilo Coal Indonesia (2021), PT Kaltim Prima Coal (2021), PT Multi Harapan Utama (2022), PT Adaro Indonesia (2022 ), PT Kideco Jaya Agung (2023) dan terakhir Berau Coal (2025),” Yusri memaparkan.

Oleh karena itu, saran dia, sebaiknya BKF Kemenkeu mengurungkan kebijakan yang berpotensi merugikan negara dan telah bertindak tidak adil terhadap industri lainnya. “Seharusnya Komnas HAM, Ombudsman dan KPPU segera bereaksi untuk mengoreksi kebijakan yang berpotensi merugikan negara,” pungkasnya.

Bahwa lahan 8 pemilik PKP2B itu awalnya milik PT Bukit Asam sejak tahun 1993, dan ke 8 pengusaha itu terikat perjanjian production sharing antara PT Bukit Asam, hanya karena Kepres nomor 75 tahun 1996 dan Kepmen Mentamben nomor 680.K/29/M.PE/1997 sesuai Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa “Semua Hak dan Kewajiban PTBA dalam PKP2B dialihkan kepada Menteri Pertambangan dan Energi.”

Sementara, ekonom INDEF Imaduddin Abdullah mengatakan, per 24 Desember, harganya 102 USD/MT. Lebih tinggi dari awal April yang mencapai 92,5 USD/MT. Dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga tahun 2015 sebesar 58,9 USD/MT, tahun 2016 66,1 USD/MT, dan tahun 2017 sebesar 88,5 USD/MT.

“Jadi sebenarnya tren harga batubara sekarang lagi mengalami tren kenaikan,” katanya kepada Indonesiainside.id, saat dikonfirmasi, Rabu (26/12).

(Ahmad Z.R)

Tinggalkan Komentar