Indonesiainside.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyoroti masalah yang terus berulang setiap tahun terkait kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satu isu utama yang diangkat adalah peningkatan perpindahan domisili menjelang PPDB dan ketidakmerataan fasilitas pendidikan di berbagai daerah.
Gibran mengungkapkan pengalamannya ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo, di mana ia menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan program zonasi. Menurutnya, masalah yang sama muncul setiap tahun tanpa ada perubahan yang signifikan.
“Tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya juga sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang. Dan akhirnya saya bersurat, tapi tidak ada tanggapan. Jadi, mohon ini dikaji lagi, apakah akan diteruskan atau kembali ke sistem yang lama,” ujar Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, dikutip ANTARA, Senin (11/11).
Walaupun begitu, ia mengakui bahwa program zonasi memiliki tujuan yang baik untuk pemerataan akses pendidikan, Gibran juga menyampaikan bahwa terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah ketidakmerataan jumlah guru di berbagai daerah.
“Zonasi ini memang program yang baik, tapi seperti yang Bapak Ibu tahu, jumlah guru kita itu belum merata. Ada daerah yang kelebihan guru, sementara daerah lain kekurangan. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Pendidikan untuk mengatasi masalah ini,” lanjut Gibran.
Ia juga menegaskan bahwa meski program zonasi bertujuan untuk pemerataan pendidikan, tantangan terkait distribusi guru ini membuat penerapannya belum maksimal di seluruh wilayah Indonesia. “Jadi, meskipun zonasi itu baik, mungkin belum bisa diterapkan di semua daerah,” kata Gibran, menambahkan bahwa hal ini perlu kajian lebih lanjut.
Dalam kesempatan yang sama, Wapres Gibran juga mengimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna menangani masalah sekolah-sekolah yang rusak, demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa.
Tak hanya itu, Gibran juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta para kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia untuk memastikan keberhasilan program tersebut.
“Mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita perlu dikawal dengan baik,” tegas Gibran.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Sheraton Grand Jakarta ini dihadiri oleh para Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia.
Diskusi utama dalam rapat tersebut mencakup kebijakan PPDB dan rekrutmen Guru ASN PPPK, dua isu yang sangat krusial untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.