Anggota Fraksi PKS: Kebijakan Survei Lingkungan Belajar Tidak Bisa Seenaknya hanya Berdasar Perpektif Pemerintah Saja

Indonesiainside.id, Jakarta–Anggota Fraksi PKS DPR RI, Fahmy Alaydroes mengatakan, kebijakan Survei Lingkungan Belajar Kemendikbud menuai kegaduhan. Menurutnya, sebagian konten survei mendekati isu sensitif ke masalah agama tertentu dengan bungkus radikalisme dan intoleransi.

“Sejalan dengan survei itu, kemendikbud begitu gegap gempita ‘memerangi’ radikalisme dan intoleransi di sekolah-sekolah. Bahkan disebut sebagai salah satu dosa besar Pendidikan. Seolah sekolah-sekolah kita sudah kerasukan faham dan perilaku radikalisme dan intoleran,” ujar Fahmy, Anggota Komisi X DPR RI, Selasa (27/7).

Alih-alih untuk menjadikan pendidikan berpijak kepada nilai-nilai Pancasila, survei ini dinilai cenderung ‘menyerang’ agama mayoritas. Survei Lingkungan Belajar adalah bagian dari Asesmen Nasional (AN), dengan maksud untuk masukan awal mengefektifkan pendidikan karakter, karenanya harus menumbuhkan iklim yang positif dan merujuk nilai-nilai Pancasila.

Menurut Fahmy, pendidikan karakter mesti berpijak dan bersumber dari nilai-nilai agama, bukan mendangkalkan agama.  “Kalau mau menjaring sikap radikalisme dan intoleran, harus didudukkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sikap radikal dan intoleran menurut para pakar, termasuk juga dari para pakar agama,” pungkasnya.

Menurut Fahmy, mentafsirkan radikal atau intoleran tidak bisa seenaknya berdasarkan perspektif pemerintah semata, dan hanya berdasarkan pikiran-pikiran sekuler, paham komunisme dan liberalisme. “Negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang sangat luhur, mulia dan penuh dengan pesan-pesan moral dan spiritual,” ungkapnya.

Survei yang dilakukan secara diam-diam dan tertutup, menurut Fahmy akan memunculkan kegelisahan di banyak kalangan. Terlebih, dasar hukum kebijakan survei masih bermasalah.

“PP yang mengaturnya adalah PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 46. Istilah Asesmen Nasional baru muncul di PP, bahasa di UU Sisdiknas adalah evaluasi,” ujarnya.

Menurutnya, ‘kebijakan AN’ yang dikeluarkan oleh kemendikbud baru sebatas format slides power point yang dikeluarkan sebelum PP 57/2021 terbit. Jadi, dari sisi pijakan hukum,  Fahmy menilai survei ini dipertanyakan.

“Padahal, rumusan pendidikan karakter sudah disusun secara seksama dan terintegrasi dalam kurikulum (2013), tinggal diperbaiki, disempurnakan dan dijalankan dengan seksama. Di tengah suasana pandemi yang sangat membebani negara dan bangsa, sebaiknya kebijakan Nadiem (Mendikbud-Ristek) mesti lebih bijak dan lebih produktif bagi kebaikan masa depan pendidikan kita,” tuturnya.

Belum lama ini Kemendikbud RI telah melakukan survei terhadap kepala sekolah dan guru melalui situs surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id.  Namun banyak pihak menilai, survei itu dinilai sangat tendensius  karena banyak pertanyaan yang dirasakan mengganjal dan tidak relevan.  (NE)

Tinggalkan Komentar