Menteri ATR/BPN Dorong Keadilan Ekonomi Lewat Kebun Plasma

Indonesiainside.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa kebijakan kewajiban kebun plasma bukan sekadar urusan teknis agraria, tetapi bagian dari upaya besar untuk menciptakan pemerataan ekonomi di Indonesia.

“Dan ketika telah terjadi multiplier effect maka akan ada pemerataan pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan di situ. Tapi, ternyata hasilnya itu belum optimal. Ini perlu dikoreksi,” ujar Nusron di Jakarta, Selasa (27/5).

Nusron menilai bahwa selama ini pemberian konsesi lahan negara kepada perusahaan-perusahaan besar belum sepenuhnya menghadirkan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah kini menyiapkan koreksi strategis, khususnya melalui pengetatan kewajiban kebun plasma.

Kebijakan plasma sendiri sejatinya sudah diatur dalam beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, PP Nomor 26 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007. Ketentuannya: perusahaan wajib mengalokasikan 20 persen lahannya untuk kebun plasma bagi masyarakat. Namun pelaksanaannya, menurut Nusron, belum menunjukkan hasil maksimal.

Langkah korektif kini akan difokuskan pada perusahaan-perusahaan perkebunan yang mengajukan pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) tahap ketiga. Pemerintah menilai bahwa setelah menikmati hak atas tanah selama dua periode, total 60 tahun, perusahaan wajib memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

“Selain plasmanya 20 persen, kami minta tambah karena sudah menikmati selama 60 tahun (HGU pertama dan kedua), lalu diajukan pembaruan (HGU ketiga) 35 tahun. Maka total 95 tahun, akan ditambah 10 persen menjadi 30 persen dari sebelumnya kewajiban (plasma) 20 persen,” jelas Nusron.

Perubahan ini akan diatur melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN yang tengah disiapkan. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan ini menjadi instrumen nyata untuk mempersempit kesenjangan penguasaan tanah dan memperbesar peran petani dalam rantai industri, terutama di sektor sawit.

“Tujuan negara memberikan konsesi untuk memberikan tanah-tanah negara kepada pengusaha-pengusaha supaya mampu untuk didayagunakan dengan catatan, dengan asumsi mampu menciptakan multiplier effect,” jelasnya lagi.

Saat ini, sekitar 16 juta hektare lahan HGU berada di tangan sekelompok pemilik Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang jumlahnya mencapai 2.869. Dengan koreksi kebijakan ini, pemerintah berharap distribusi manfaat agraria menjadi lebih adil dan kesejahteraan masyarakat lokal meningkat secara nyata.

Tinggalkan Komentar