Indonesiainside.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memberikan kepastian bahwa ketersediaan tanah untuk program 3 juta rumah tidak mengalami kendala.
“Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar,” kata Nusron di Jakarta, Kamis (9/1).
Kementerian ATR/BPN melaporkan adanya 864.662 hektare (ha) potensi tanah yang siap digunakan untuk berbagai program, termasuk ketahanan pangan, transmigrasi, dan perumahan rakyat. “Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari hak guna usaha (HGU) ke hak guna bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang,” jelasnya.
Nusron menambahkan bahwa dari total cadangan tersebut, 77.297 hektare lahan telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman, ditambah 10.000 hektare hasil konversi. Ini diharapkan dapat memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
Selain itu, sebanyak 209.780 hektare tanah juga dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. “Kami ingin memastikan lahan pertanian yang cukup tersedia,” imbuh Nusron.
Lebih lanjut, 567.585 hektare tanah telah disiapkan untuk program transmigrasi, yang akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi. Langkah ini diharapkan dapat membantu relokasi penduduk ke wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, serta mengurangi tekanan pada daerah-daerah padat.
Nusron menekankan pentingnya sinergi antar kementerian untuk memastikan keberhasilan dalam alokasi lahan ini. Ia menyebutkan bahwa program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto—seperti mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi—semuanya memerlukan ketersediaan tanah yang memadai sebagai fondasi untuk terlaksananya program-program tersebut.