Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid mengutarakan pandangannya kepada Menteri Agama (Menag) saat rapat kerja (Raker) dengan Menag di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11). Hidayat menuturkan cikal bakal pembentukan Kemenag adalah karena umat Islam rela tujuh kata dihapus dari Piagam Jakarta.
“Karenanya, Kementerian Agama hadir sebagai solusi bukan hadir sebagai kegaduhan-kegaduhan,” kata Hidayat.
Lebih lanjut, Hidayat menanyakan terminologi radikalisme yang akhir-akhir ini disampaikan Menag dan menuai perbincangan publik. Hidayat menyatakan para pemimpin negara juga belum satu suara terkait radikalisme.
“Pak Kapolri menyatakan radikalisme tidak boleh dikaitkan dengan Islam, Pak Mahfud MD menyatakan radikalisme tidak ada kaitan dengan pakaian, malah akhirnya presiden Jokowi meminta istilah radikalisme dengan manipulator agama,” ujarnya.
Politikus PKS ini menegaskan istilah-istilah ini penting dijelaskan agar tidak menimbulkan kegaduhan dan polemik berkepanjangan. “Jadi ini pun harus konsisten, mau menggunakan istilah yang mana, istilah manipulasi agama juga harus dijelaskan seperti apa maknanya,” kata dia.
Senada, pada kesempatan sama, anggota Komisi VIII Aku Taher meminta agar tidak lagi muncul isu-isu radikalisme. Sebab, makna radikalisme pun belum memiliki makna yang disepakati bersama.
“Kalau tidak ada radikalisme, maka Musa tidak ketemu Fir’aun, kata radikalisme adalah akar dari semua persoalan teologis. Yang keliru adalah menggunakan radikalisme dari konteks politik dan menghancurkan peradaban,” ujarnya.
“Jika radikalisme dibangun untuk membangun peradaban, saya setuju. Tapi kalau radikalisme digunakan untuk konteks politik, saya tidak mau karena Islam mengajarkan kesatuan bangsa adalah fardhu Ain,” imbuhnya.
Karenanya, Ali Taher menyarankan Menag untuk mempelajari lebih dalam terkait agama. “Saudara harus banyak belajar apa itu religion dan apa itu faith,” katanya.
Ia juga menyarankan Menag bekerja dengan bijak dan akomodatif. Melalui fungsi pengawasan, DPR akan tetap memantau kerja-kerja Menag.
“Kami akan pantau saudara dalam 100 hari ke depan. Kalau 100 hari ke depan masih ada kata radikalisme, maka kami akan menyampaikan pandangan, melakukan perdebatan teologis, filosofis dan ideal,” ujarnya. (Aza)