IndonesiaInside.id – Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dilakukan uji material terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Undonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemohon yang mengajukan uji material tersebut adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban sebagahi Preisden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional KSBSI.
Pada Sidang Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan 72 ayat (1) UU Tapera yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.
Haris Manalu, kuasa hukum Pemohon, menyebutkan bahwa upah pekerja/buruh mandiri masih kecil bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak. Mereka diharuskan membayar iuran jaminan sosial yang cukup besar termasuk Tapera, sehingga program Tapera ini tumpang tindih dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, peserta Tapera dan pemberi kerja yang membayar simpanan Tapera, sedangkan peserta yang berhak mendapatkan manfaat pembiayaan perumahan hanyalah peserta yang sama sekali belum memiliki rumah. Selain itu, keangotaan Komite Tapera tidak mengikutsertakan unsur dari pekerja/buruh dan pengusaha, sehingga norma yang diujikan ini berlaku tidak adil dan/atau bersifat diskriminatif.
“Bahwa UU Tapera ini melanggar hak Pemohon karena mewajibkan beban biaya bagi warga negara fakir miskin, yang seharusnya menjadi beban negara/pemerintah sebagaimana termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” ujar Haris dalam Sidang Majelis Panel MK.
Majelis Panel tersebut dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Selasa (6/8/2024).
Dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan 72 ayat (1) UU Tapera bertentangan dengan UUD 1945.
Kedudukan Hukum Pemohon
Hakim Konstitusi Daniel dalam nasihat hakim menyebutkan terhadap permohonan ini diharapkan disesuaikan dengan PMK 2/2021, sehingga sistematika permohonannya menjadi sesuai dengan kelaziman permohonan di MK.
Sedangkan Hakim Konstitusi Guntur dalam nasihatnya menjabarkan agar Pemohon memperkuat legal standing atas dalil kerugian konstitusional atas norma yang diujikan namun belum berlaku.
“Perlu argumentasi bahwa prinsipal sebagai organisasi buruh ini sudah pasti akan berkaitan dengan kepentingan pekerja yang akan mengalami kerugian konstitusional atas keberlakuan undang-undang ini di masa berlakunya nanti,” jelas Guntur.
Ketua MK Suhartoyo menambahkan, mengenai petitum Pemohon yang dibuat alternatif agar UU Tapera tidak mengikat dan ini seharusnya diajukan secara formil. Namun jika Pemohon merasa yakin, maka diharapkan beri alasan yang belum selesai dalam prosesnya.
“Dipresentasikan bahwa pasal ini krusial dan menjiwai pasal-pasal lainnya dalam UU ini, sehingga jika dikabulkan secara keseluruhan UU a quo menjadi tidak punya kekuatan hukum. MK juga pernah punya pendirian demikian, namun harus dikuatkan argumentasinya pada bagian positanya,” saran Ketua MK Suhartoyo.
Di penghujung persidangan, Ketua MK Suhartoyo mengatakan Pemohon diberikan waktu selama 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Selambat-lambatnya naskah perbaikan diserahkan ke Kepaniteraan MK pada Senin, 19 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB. Kemudian akan dijadwalkan persidangan selanjutnya dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan Pemohon. (nia)