KPK Ingatkan Pemprov Sulsel, Korupsi Tak Hanya di Pengadaan Barang dan Jasa

Indonesiainside.id, Makassar – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengingatkan jajaran pejabat di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bahwa korupsi tak hanya terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Dia mengatakan, di pemerintahan daerah, diketahui cukup rentan terjadinya berbagai modus tindak pidana korupsi. Modus korupsi di pemerintah daerah tidak hanya soal pengadaan barang dan jasa. “Ada pula modus-modus korupsi yang terjadi melalui intervensi penerimaan daerah, perizinan, benturan kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang,” ujar Lili di sela-sela Rapat Koordinasi dan Supervisi terkait pemberantasan korupsi lingkup Pemprov, di kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Selasa (16/3).

Rapat tersebut diikuti Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman jajaran pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulsel. KPK meminta Pemprov Sulsel serius dalam hal pencegahan korupsi serta tetap berkomitmen bersama-sama memberantas korupsi.

“Mari terapkan langkah-langkah pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan secara serius,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah ditangkap KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Nurdin diduga menerima lebih dari Rp5 miliar dari sejumlah proyek Pemprov Sulsel di Bulukumba dan Sinjai.

Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi pendampingan KPK dalam koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi ini. Pihaknya meminta kepada seluruh jajaran mendukung penuh program pemberantasan korupsi yang telah menjadi kesepakatan dan komitmen bersama untuk kesejahteraan masyarakat Sulsel.

“Pembangunan di wilayah Sulsel akan berfokus pada pelayanan masyarakat, dengan memperhatikan pada komitmen-komitmen rencana aksi anti korupsi,” paparnya. (Aza/Ant)

Tinggalkan Komentar