Oleh: Rudi Hasan
Indonesiainside.id, Jakarta – KPK meminta pengumuman tersangka terhadap mantan Menpora, Imam Nahrawi, tidak dibawa ke ranah-ranah tertentu, termasuk politik. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menegaskan, pengumuman status politikus PKB itu murni penegakan hukum.
“Pengumuman tersangka adalah bagian dari pertanggungjawaban KPK pada publik,” kata Febri di Jakarta, Jumat (20/9).
Menurut dia, penetapan tersangka terhadap anak buah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu baru menjadi awal mula penyidikan. Dia pun meminta masyarakat untuk ikut mengawal penyidikan kasus yang menjerat Nahrawi.
“Namun memang dalam setiap kasus, jarak pengumuman dengan penetapan tersangka berbeda-beda,” ujar Febri.
Dia menyebutkan, semua tergantung pada karakteristik dan kebutuhan tindakan awal dari kasus yang ditangani. Dalam kasus Nahrawi misalnya, Febri memerinci ada sekitar enam saksi yang sudah diagendakan pemeriksaan oleh KPK.
“Kemudian tersangka MIU (Miftahul Ulum, asisten pribadi Nahrawi) diperiksa dan ditahan 20 hari pertama dan kegiatan penyidikan lainnya. Namun, untuk pemenuhan hak tersangka, sekitar 3 atau 4 hari KPK langsung mengirimkan pemberitahuan pada tersangka,” ujar dia.
Dengan begitu, Febri mengimbau kepada pihak-pihak yang masih menghubung-hubungkan penanganan perkara yang dilakukan KPK dengan aspek politis untuk berpikir jernih. Termasuk para pihak yang menghubungkan penyidikan kasus Nahrawi dengan pernyataan pimpinan KPK pada Jumat (13/9) pekan lalu, mereka disarankan untuk membaca kembali UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
“Agar pendapat yang disampaikan tidak hanya bersifat politis dan asumsi, tetapi memiliki dasar hukum,” kata Febri.
Di sisi lain, KPK juga tetap menyampaikan terima kasih pada masyarakat yang terus bergerak di seluruh Indonesia untuk mendukung kerja KPK. Termasuk mahasiswa yang tetap mengawal pemberantasan korupsi sampai hari ini.
“Karena upaya pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Kita tidak sedang hanya menjaga KPK, tetapi sedang merawat harapan untuk Indonesia yang lebih baik tanpa korupsi ke depan,” ucap Febri. (AIJ)