Belanja Negara Membengkak dengan Kualitas Belanja Dinilai Memburuk

Oleh: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah menganggarkan belanja negara Rp2.528,8 triliun dalam RAPBN 2020. Angka ini membengkak sebesar 7,99% dari Outlook 2019 sebesar Rp2.341,6 triliun.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat, kenaikan anggaran ini justru tak diikuti dengan perbaikan kualitas belanja dan cenderung memburuk. Kesimpulan ini disandarkan dengan meninjau proporsi belanja modal yang cenderung turun.

Belanja modal dalam RAPBN 2020 hanya 11,2% atau turun dibandingkan Outlook 2019 yang sebesar 11,4%. Pada sisi lain, terjadi kenaikan belanja non produktif yakni belanja Non Kementrian/Lembaga (K/L) sebesar 16,8%.

Sementara belanja K/L hanya naik sebesar 3,47% dibandingkan Outlook 2019. Untuk, belanja K/L dibagi sebanyak 87 Bagian Anggaran K/L, terdiri dari 34 kementerian (termasuk empat kementerian koordinator) dan 53 lembaga.

Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti menilai, jumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) terlalu gemuk. Dia memandang, gemuknya jumlah kementerian akan berimplikasi pada inefisiensi anggaran belanja.

Dibanding negara-negara tetangga di kawasan Asean, struktur kementerian Indonesia tergolong cukup banyak. Malaysia misalnya, hanya ada 26 Kementerian, Thailand memiliki 19 Kementerian, Singapura dengan 16 Kementerian, dan Vietnam 16 Kementerian.

“Akibatnya pemerintah terjebak untuk akan menggunakan belanja negara lebih banyak untuk belanja rutin daripada belanja pembangunan,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta bertajuk Meninjau Belanja Negara dalam RAPBN 2020, Sabtu (24/8).

Esther menambahkan, semestinya jumlah kementerian harus dibuat berdasarkan fungsi bukan sekadar “pembagian kursi”. Harus ada tugas pokok dan fungsi yang jelas antar kementerian dan lembaga negara.

“Perlu agar tidak tumpang tindih peran dan fungsinya,” katanya.

Sebelumnya, Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini menilai ada inefisiensi negara dalam mengelola anggaran, khususnya untuk belanja pegawai. Sepanjang 2015-2019, Didik menguraikan belanja pegawai naik dari Rp200 triliun menjadi Rp400 triliun.

“Belanja pegawai dan kantor itu menghabiskan ratusan triliun untuk pegawai. Tidak ada hubungannya dengan pembangunan,” kata Didik. (*/Dry)

Tinggalkan Komentar