Lawan Serangan Fajar, Tolak Jual Beli Suara

JAKARTA – Makin mendekatnya pemilu 2024 menimbulkan kekhawatiran munculnya upaya menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Salah satu praktik adalah upaya membeli suara yang biasanya lazim disebut sebagai serangan fajar.

Serangan fajar sendiri dapat diartikan sebagai pemberian uang, barang, jasa atau materi lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di tahun politik atau saat kampanye menjelang pemilu.

Masyarakat dapat menolak pemberian uang/fasilitas/barang dari calon pemimpin dan tidak memilih partai/calon pemimpin yang masih memberikan politik uang.

Menurut laman KPK, malpraktik pemilu tersebut umumnya menyasar dua jenis pemilih yaitu pemilih inti (core voter) dan pemilih mengambang (swing-voter).

Namun, kebanyakan praktik serangan fajar menyasar swing-voter karena partai-partai tak ingin menyia-nyiakan uang hanya untuk pemilih loyal atau inti. Mereka cenderung mendekati pemilih mengambang.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta warga melapor jika menemukan politik uang menjelang masa tenang pemilu dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.

“Kami akan terus patroli pengawasan politik uang pada masa tenang,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo, Rabu (7/2).

Maka jika masyarakat menemukan oknum partai politik maupun calon legislatif (caleg) yang melakukan politik uang, maka bisa dilaporkan secara pidana.

“Jika ditemukan silakan dilaporkan melalui pusat WhatsApp Bawaslu DKI yang ada di website,” tuturnya.

Adapun warga yang ingin melapor juga bisa menghubungi nomor pengaduan WhatsApp Bawaslu DKI di 0821-2312-3336.

Selain itu, untuk warga wilayah kota/kabupaten bisa menghubungi melalui nomor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu (0812 9256 6526), Bawaslu Kota Jakarta Pusat (0811 1901 5000), dan Bawaslu Kota Jakarta Selatan (0896 3719 7998).

Bawaslu Kota Jakarta Utara (0811 1001 1146), Bawaslu Kota Jakarta Timur (081 769 769 90), dan Bawaslu Kota Jakarta Barat (0895 0963 1011).

Benny juga menyoroti jika terjadi pelanggaran pada proses pungut hitung, maka masyarakat juga bisa melapor kepada pengawas TPS.

“Penyelenggara pemilu yang memanipulasi suara bisa dikenai pidana pemilu,” tegasnya.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.(Nto)

Tinggalkan Komentar