PB IDI Soroti Pentingnya Pengawasan dan Edukasi untuk Layanan Estetik Kesehatan yang Aman

Indonesiainside.id – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan edukasi kepada masyarakat dalam sektor layanan estetik kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas dalam bidang kecantikan dan kesehatan.

“Dalam pelayanan kesehatan terutama di bidang kecantikan dan estetik, penting untuk memastikan fasilitas dan tenaga medis yang terlibat telah memenuhi standar yang telah ditetapkan,” terang Ketua Umum PB IDI, DR. Dr. Moh. Adib Khumaidi, SpOT di Jakarta, dikutip Sabtu (14/12).

Adib menambahkan bahwa pengawasan terhadap praktik medis, khususnya yang berkaitan dengan kecantikan, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Mereka diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas kesehatan dan profesional medis yang terlibat dalam praktik estetik. Selain itu, organisasi profesi kesehatan seperti PB IDI juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memeriksa sertifikasi dan kompetensi tenaga medis.

Menurut Adib, di era digital saat ini, informasi mengenai layanan estetik sangat mudah diakses melalui platform media sosial seperti Instagram dan YouTube. Masyarakat pun perlu semakin cerdas dalam memilih layanan medis yang tepat dan memastikan bahwa tenaga medis yang terlibat memiliki kualifikasi yang sesuai.

“Pastikan fasilitas tersebut sudah terakreditasi dengan benar,” ujar Adib.

Adib mengingatkan bahwa masih banyak kasus praktik medis ilegal yang melibatkan oknum tanpa kompetensi yang memadai, seperti kasus dokter gadungan atau penyalahgunaan gelar dokter yang mengancam keselamatan pasien. “Bahkan ada oknum yang mengaku sebagai dokter meski tidak memiliki lisensi yang sah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Adib menyampaikan pentingnya masyarakat untuk tidak hanya melihat penampilan luar seperti pakaian putih yang sering dikenakan oleh tenaga medis. “Masyarakat perlu mengetahui identitas tenaga medis, lisensi, dan sertifikasi yang dimiliki profesional tersebut sebelum menerima pelayanan,” tegasnya.

Dalam konteks ini, Adib juga menekankan bahwa dokter spesialis kecantikan harus memiliki kualifikasi tertentu yang harus dipastikan oleh masyarakat sebelum menerima pelayanan. Edukasi mengenai pentingnya melakukan second opinion, membaca ulasan, dan memeriksa keabsahan izin praktik juga harus terus digalakkan.

Adib menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi kesehatan, dan media sangat diperlukan untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. “Layanan akses informasi mengenai tenaga medis yang tepercaya dan kompeten dapat membantu masyarakat dalam memilih layanan kesehatan yang aman dan terjamin,” ujarnya.

Kasus praktik terapi kecantikan ilegal yang baru-baru ini diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menjadi bukti nyata urgensi pengawasan ini. Dalam kasus tersebut, pelaku berinisial RA melakukan terapi untuk menghilangkan bopeng wajah menggunakan alat Derma Roller dan krim anestesi yang tidak memiliki izin edar, sementara RA dan DNJ juga bukan tenaga medis yang terlisensi.

“Diduga RA dan DNJ telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wira Satya Triputra.

Dari kejadian ini, PB IDI menegaskan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan pelayanan estetik yang aman dan profesional, serta menghindari risiko bagi pasien yang mungkin terjadi akibat praktik ilegal.

Tinggalkan Komentar