Indonesiainside.id – Fraksi Partai Demokrat menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh pembentukan lima Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang bertujuan mengurai berbagai persoalan kronis di Ibu Kota, mulai dari parkir liar, utilitas yang semrawut, hingga pengelolaan aset daerah yang terbengkalai.
“Pansus bukan sekadar formalitas. Kami ingin melahirkan produk legislasi yang konkret, terutama dalam persoalan-persoalan klasik Jakarta,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan di Jakarta, Sabtu (12/4).
Dukungan terhadap lima Pansus yang akan bekerja dalam beberapa bulan ke depan itu, menurut Ali, menjadi bentuk keseriusan Fraksi Demokrat dalam mengawal agenda perubahan. Ali menegaskan bahwa inisiatif ini tidak sebatas wacana musiman, melainkan bagian dari langkah konkret legislatif.
Perhatian khusus diarahkan pada Pansus Raperda Jaringan Utilitas, yang diharapkan mampu menjawab persoalan kabel dan utilitas bawah tanah yang selama ini tidak tertangani dengan serius. Ia mengkritisi kondisi tiang-tiang kabel yang berdiri tanpa koordinasi dan sistem jaringan yang belum terintegrasi.
“Penataan utilitas bukan hanya menanam kabel ke bawah tanah. Ini soal membangun sistem yang saling terkoneksi dan tertata rapi. Kita ingin wajah Jakarta sebagai kota global benar-benar tercermin dari hal paling mendasar,” ujarnya.
Pansus ini juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sistem Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang tidak hanya rapi secara fisik, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Pansus lain yang menjadi sorotan adalah Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah. Masih banyak aset milik Pemprov DKI yang tidak produktif, dibiarkan terbengkalai, bahkan menjadi beban anggaran.
“Sudah saatnya pengelolaan aset dilakukan secara transparan dan berbasis teknologi. Penerapan IoT (internet of things) bisa menjadi solusi untuk memantau kondisi aset secara real-time. Ini penting agar kita bisa tahu kapan kendaraan perlu diservis atau gedung perlu diperbaiki sebelum rusak parah,” kata Ali.
Ia menambahkan, data dari Bapenda menunjukkan bahwa kendaraan operasional milik Pemprov justru menjadi penyumbang tunggakan pajak terbesar. Bahkan, banyak kendaraan dinas yang sudah tak layak jalan, termasuk armada Transjakarta.
Pansus Perparkiran akan menghadapi tantangan rumit lain: maraknya parkir liar dan penyalahgunaan trotoar. Persoalan ini juga berkaitan erat dengan potensi kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir.
“Pansus ini harus mampu menginventarisasi semua penyebab penyalahgunaan trotoar dan bahu jalan. Kita tidak bisa terus membiarkan pejalan kaki kehilangan haknya,” ujarnya.
Selain penataan fisik, Ali juga menekankan pentingnya penegakan hukum serta penerapan sanksi sebagai upaya mewujudkan ketertiban jangka panjang. Menurutnya, sistem parkir yang dikelola dengan baik bisa memberi kontribusi signifikan terhadap kas daerah.
“Kalau parkir on the street dikelola dengan benar, bukan hanya tertib, tapi bisa jadi sumber pemasukan yang signifikan,” tambahnya.
Adapun lima Pansus yang telah dibentuk terdiri dari: Pansus Raperda Jaringan Utilitas, Pansus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pansus Perparkiran, Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok, dan Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan.
Fraksi Demokrat menekankan pentingnya peran Pansus dalam menyusun solusi jangka panjang dan meningkatkan fungsi pengawasan legislatif terhadap program strategis yang berdampak langsung pada warga Jakarta.
“Ini kesempatan kita membuktikan bahwa dewan tidak hanya bicara, tapi bekerja. Kita harus mampu menjawab masalah lama dengan pendekatan baru yang konkret dan terukur,” katanya.