Menekraf Soroti Polemik Royalti Lagu, Transparansi LMK dan LMKN Harus Dibenahi

Indonesiainside.id – Di tengah sorotan publik soal kewajiban bayar royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa akar persoalan sebenarnya terletak pada sistem pengelolaan royalti itu sendiri, khususnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengumpulnya.

“Ada beberapa hal yang kita mesti lihat. Pertama, tentu pencipta lagu dan pengarang lagu harus menerima royaltinya. Tetapi di sisi lain, yang menggunakan harus ada kebijakan fair untuk mereka. Tetapi yang banyak, mungkin, masih ditata ulang adalah tentang kolektifnya, LMK, dan LMKN-nya,” ujar Teuku Riefky, dikutip ANTARA, Kamis (7/8).

Pernyataan itu muncul di tengah polemik antara pelaku usaha, seperti pemilik kafe, restoran, dan kedai kopi dan lembaga pemungut royalti, menyusul adanya dorongan penegakan kewajiban membayar royalti atas setiap lagu yang diputar di ruang publik.

Menurut Riefky, prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan royalti adalah kejelasan distribusi. “Ya sebetulnya, kalau kita memang menggunakan sebaiknya kan kita bayarkan, tetapi yang harus dipastikan adalah akuntabilitas dari kolektifnya, sehingga (royalti yang dibayarkan) nyampek kepada yang berhak,” tambahnya.

Riefky juga menyambut baik adanya inisiatif revisi Undang-Undang Hak Cipta, yang diharapkan bisa menjawab berbagai kebingungan dan ketimpangan yang selama ini muncul. “Saat ini ada inisiatif DPR yang rencananya akan juga merevisi Undang-Undang Hak Cipta,” ujarnya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Agustus lalu.

Diketahui, kewajiban pembayaran royalti atas pemutaran musik di ruang publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2016. Namun, implementasi di lapangan masih menuai keberatan dari pelaku usaha. Banyak di antaranya memilih tidak memutarkan lagu sama sekali ketimbang berurusan dengan tagihan royalti.

Dalam regulasi saat ini, pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta dan pemilik lagu. Namun, ketidakjelasan dalam sistem distribusi kerap menjadi titik lemah yang memicu protes dari berbagai pihak.

Di sisi lain, sejumlah musisi ternama memilih mengambil pendekatan berbeda. Ahmad Dhani, Juicy Lucy, Charly van Houten (eks ST12), hingga legenda dangdut Rhoma Irama menyatakan membebaskan lagu-lagu mereka untuk diputar di kafe tanpa perlu membayar royalti.

Rhoma bahkan menilai pemutaran lagunya oleh penyanyi lain adalah bentuk kebermanfaatan. Ia menyebut, “itu seperti sedekah,” sebagai bentuk kontribusinya terhadap perkembangan musik di ruang publik.

Tinggalkan Komentar