Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai pemerintah bisa saja menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.23/1959 tentang keadaan Bahaya dalam menangani wabah Covid-19. Tapi, ia memberi catatan, tahapan pelaksanaan Perppu itu harus benar dengan melihat perkembangan wabah yang mudah menyebar itu.
“Tidak bisa main keadaan darurat sipil saja, karena itu tingkatan keadaan bahaya. Jadi yang harus dinyatakan terlebih dulu adalah keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 UUD 1945, “presiden menyatakan keadaan bahaya,” kata Feri kepada Indonesiainside.id, Selasa (31/3).
Dia menjelaskan, status keadaan bahaya itu disertai tiga tingkatan atau level berdasarkan Perppu Keadaan Bahaya. tingkatan itu yakni keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan perang. Tiga level itu ditentukan berdasarkan tiga hal, apabila terkait keamanan dan ketertiba, perang, dan keadaan keadaan khusus yang mengancam hidup.
“Keadaan khusus itu salah satunya terkait bencana nonalam (salah satunya wabah penyakit) yang memberikan ruang penanggulangan. Penanggulangan bencana bisa kapan saja, tapi kalau membahayakan kehidupan negara, maka statusnya tetap negara dalam keadaan bahaya yang dimaksud Pasal 12 UUD 1945,” ujar dia.
Namun dia menegaskan, dalam menangani kasus Covid-19 cukup menggunakan UU Karantina Wilayah. ini karena UU tersebut mewajibkan negara hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat jika karantina wilayah diberlakukan.
“Salah satu tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi bencana nonalam seperti wabah penyakit itu diatur pola karantina, karantina rumah sakit dan karantina wilayah menurut UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” ucap Feri. (EP)