Indonesiainside.id – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkap temuan pelanggaran berat dalam aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam hasil inspeksi lapangan, KLH menyatakan bahwa sejumlah perusahaan melanggar peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil, serta kini tengah dievaluasi untuk kemungkinan pencabutan izin.
“Penambangan di pulau kecil adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan antargenerasi. KLH/BPLH tidak akan ragu mencabut izin jika terbukti merusak ekosistem yang tak tergantikan,” tegas Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis (5/6).
Pelanggaran Berat oleh Empat Perusahaan Tambang
KLH melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap empat perusahaan tambang nikel PT GN, PT KSM, PT ASP, dan PT MRP di Raja Ampat pada 26–31 Mei 2025. Hasilnya menunjukkan berbagai pelanggaran serius yang berpotensi merusak lingkungan secara permanen.
PT ASP, perusahaan tambang asal Tiongkok, tercatat melakukan kegiatan di Pulau Manuran seluas 746 hektare tanpa sistem pengelolaan lingkungan dan air limbah. KLH telah memasang plang peringatan dan memerintahkan penghentian total operasi.
PT GN, yang beroperasi di Pulau Gag seluas lebih dari 6.000 hektare, dinyatakan melanggar UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, karena melakukan eksploitasi di kawasan pulau kecil yang dilindungi.
PT MRP ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan ataupun izin penggunaan kawasan hutan (PPKH) dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. Seluruh eksplorasi dihentikan.
Sementara itu, PT KSM terbukti membuka tambang seluas 5 hektare di Pulau Kawe di luar izin lingkungan dan kawasan hutan yang disetujui. Aktivitas ini mengakibatkan sedimentasi berat di pesisir, dan perusahaan menghadapi sanksi administratif, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan serta potensi gugatan perdata.
Evaluasi Izin dan Ancaman Pencabutan
KLH menyatakan saat ini tengah mengevaluasi Persetujuan Lingkungan milik PT GN dan PT ASP. Jika terbukti bertentangan dengan hukum, izin mereka akan dicabut.
Hanif menegaskan bahwa semua tindakan KLH berlandaskan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan keadilan ekologis.
“Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan adalah mutlak. Kami tidak akan kompromi jika dampaknya bersifat irreversible dan merugikan masyarakat lokal maupun generasi mendatang,” tegasnya.
Didukung Putusan MK: Tambang di Pulau Kecil Dilarang
KLH juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang memperkuat pelarangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil. MK menyatakan bahwa penambangan mineral di kawasan tersebut berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan permanen, yang bertentangan dengan prinsip pencegahan dan keadilan antargenerasi.
Dengan dukungan konstitusional ini, pemerintah menyatakan komitmennya untuk menindak tegas pelanggaran lingkungan di wilayah-wilayah ekosistem rentan seperti Raja Ampat.
“Pemerintah tidak akan membiarkan pulau-pulau kecil Indonesia rusak demi kepentingan jangka pendek. Hukum akan ditegakkan,” tutup Hanif. (Ant)