Indonesiainside.id– Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, mendesak pemerintah mengusut tuntas dugaan minyak goreng subsidi Minyakita yang berbau solar di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Menurutnya, temuan tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan pangan dan keselamatan masyarakat.
Berdasarkan hasil monitoring Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Klaten, Minyakita yang diduga berbau solar ditemukan di wilayah Kecamatan Wedi dan Jogonalan. Kasus tersebut kini tengah ditangani aparat penegak hukum.
“Keselamatan konsumen harus menjadi prioritas utama. Jika benar terdapat Minyakita yang berbau solar, pemerintah tidak boleh menganggapnya sebagai kasus biasa. Produk pangan yang diduga terkontaminasi berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan harus diusut hingga tuntas,” ujar Nasim Khan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Nasim mengatakan dirinya telah menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perdagangan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, proses pemeriksaan saat ini dilakukan aparat penegak hukum, sementara Kementerian Perdagangan menyerahkan penindakan sesuai kewenangan yang berlaku.
Di sisi lain, Perum Bulog telah menarik dan mengganti Minyakita yang terindikasi tidak memenuhi standar mutu dalam program bantuan pangan dengan produk yang telah memenuhi standar kualitas.
Meski mengapresiasi langkah cepat tersebut, legislator asal Jawa Timur itu menegaskan penanganan tidak boleh berhenti pada penarikan produk semata. Pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
“Kasus ini menunjukkan masih adanya celah dalam pengawasan rantai pasok Minyakita. Pemerintah harus melakukan investigasi dari hulu hingga hilir, mulai dari proses produksi, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi. Hasilnya harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak menimbulkan kepanikan,” tegasnya.
Nasim juga meminta Kementerian Perdagangan mengevaluasi secara menyeluruh produsen dan distributor Minyakita. Menurutnya, pemerintah harus lebih selektif dalam menetapkan produsen serta memperkuat sinergi dengan BUMN agar distribusi minyak goreng rakyat lebih terkendali.
“Saya berharap Kementerian Perdagangan menata kembali produsen dan distributor Minyakita secara lebih selektif. Distribusi perlu diperkuat melalui sinergi langsung dengan BUMN agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Selama ini persoalan justru kerap muncul pada aspek distribusi, penyebaran barang, hingga harga di lapangan,” katanya.
Ia menilai pengawasan Minyakita tidak cukup hanya memastikan harga tetap terjangkau dan pasokan tersedia, tetapi juga harus menjamin mutu dan keamanan produk sesuai standar yang berlaku.
Karena itu, Nasim meminta pemerintah memberikan sanksi tegas apabila ditemukan unsur kelalaian maupun kesengajaan dalam kasus tersebut.
“Jika terbukti ada pihak yang lalai atau sengaja mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar, harus dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada pembiaran karena dikhawatirkan akan muncul kasus serupa dengan modus yang berbeda,” ujarnya.
Nasim menegaskan, Minyakita merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyediakan minyak goreng berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kualitas produk harus dijaga agar kepercayaan publik terhadap program tersebut tidak luntur.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama keberhasilan Minyakita. Jangan sampai hanya karena lemahnya pengawasan, masyarakat justru menjadi korban dan kehilangan kepercayaan terhadap program pemerintah yang seharusnya melindungi mereka,” pungkasnya.