Indonesiainside.id – Selain menjadi lembaga penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) lahir untuk menegakkan demokrasi. Hal itu ditandai dengan kewenangan lembaga tersebut memutuskan hasil sebuah proses demokrasi seperti Pemilu, Pilkada, dan Pilpres.
MK berdiri tegak mengawal proses demokrasi yang konstitusional sehingga putusannya penting untuk memastikan bahwa hasil sebuah pesta demokrasi berjalan dan tercapai berdasarkan amanat konstitusi. Pemilu curang, sarat nepotisme dan politik uang, dan cacat hukum jelas menciderai prinsip-prinsip demokrasi yang konstitusional.
Minimal ada dua pertimbangan kenapa MK hadir menjadi penegak demokrasi di negeri ini, termasuk dalama mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang saat ini sedang berlangsung.
Pertama, demokrasi menghargai rakyat baik dalam konteks prosedur demokrasi maupun dalam hal praktik kekuasaan negara
secara umum. Kedua, demokrasi mengandung sejumlah nilai yang
harus mengejawantah dalam tataran praktik demokrasi seperti
keadilan, kejujuran, transparansi, partisipasi, pemberdayaan, dan nondiskriminasi.
Dua hal tersebut harus menjadi pegangan penyelenggara negara dan penyelenggara pemilihan umum. Jika keduanya dipegang dengan baik, proses demokrasi akan jauh dari perselisihan, konflik, kecurangan, penindasan, hingga perilaku koruptif di lingkaran kekuasaan.
Namun, praktik politik baik dalam Pemilu dan Pilpres 2024 baru-baru ini menjadi sorotan terutama terkait netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta dugaan nepotisme berkaitan dengan pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka. Cawe-cawe atau intervensi presiden bahkan menjurus ke dalam proses pencalonannya yang dilegalisasi melalui putusan MK yang saat itu dipimpin oleh Anwar Usman yang juga paman Gibran.
Karena itu, MK menjadi tumpuan penegakan demokrasi, bukan sebagai tumpuan kekuasaan dalama arti sebagai alat kekuasaan untuk melegitimasi kecurangan dalam proses demokrasi. Harapan kepada MK untuk menjadi penegak demokrasi sangat tinggi, namun masih harus diuji melalui putusannya terkait PHPU Pilpres 2024 yang akan dibacakan pada 22 April 2024 nanti.
Berkaitan dengan berbagai polemik tersebut, sejumlah akademisi serta pakar berbagai kalangan menyampaikan pendapat dan sikap tentang Pemilu 2024 dalam sebuah forum kegiatan bertajuk “Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan Pemilu” di Jakarta, Jumat (19/4/2024).
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga Surabaya Prof Ramlan Surbakti menyampaikan bahwa pemilu tidak dapat dilihat hanya dari hasil, melainkan melalui sejumlah indikator.
Ramlan yang juga mantan anggota KPU ini mengusulkan delapan parameter untuk menilai sebuah pemilu, meliputi hukum pemilu demokratis menjamin kepastian, kesetaraan warga negara yang tergambar dalam daftar pemilih, kesetaraan keterwakilan dalam pemungutan penghitungan suara, persaingan bebas dan adil antarpeserta pemilu.
Indikator berikutnya untuk menilai sebuah pemilu demokratis ialah penyelenggara hadirnya pemilu mandiri, profesional, berintegritas, serta efektif dan efisien. Berikutnya adalah adanya partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu, serta proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara berdasarkan tujuh asas pemilu.
“Tak hanya itu sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu dapat adil dan tepat waktu, sehingga semua orang terlibat penyelenggaraan pemilu tanpa ada kekerasan,” jelas Ketua KPU RI periode 2004-2007.
Forum yang diinisiasi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah dan Yayasan Kebajikan Publik (Public Virtue Research Institute) itu menghadirkan kalangan ahli berbagai bidang, antara lain hukum, hak asasi manusia (HAM), politik, sejarah, sosiologi, antropologi, dan keamanan.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan prinsip demokrasi di ruang demokrasi itu semua prosesnya harus dilakukan dengan baik.
Selain demokrasi, konstitusionalisme merupakan salah satu fondasi penting berikutnya. Kemudian ada nepotisme yang menjadi musuh bagi demokrasi.
Mengenai Mahkamah Konstitusi, Zainal berpendapat lembaga peradilan itu bukan sekadar lembaga penghitung hasil pemilu. Setiap hakim MK wajib melihat pada substansi yang nilainya lebih tinggi dibandingkan pada formalitas penghitungan.
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid menyatakan situasi berbangsa dan bernegara sedang tidak baik-baik saja sehingga penting untuk menjaga konstitusionalisme.
“Kami melihat sidang MK menjadi momentum menegaskan beberapa hal, apa yang nanti akan diketuk dan diputuskan oleh MK akan menjadi titik balik, mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan nama MK, menjadi momentum untuk menjadi perjalanan bangsa Indonesia pada masa yang akan datang,” katanya.
Selanjutnya, pengajar hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan putusan MK dalam waktu dekat ini perlu sekali berpihak kepada supremasi etika kenegaraan.
Hal itu merupakan peluang emas bangkitnya kepercayaan publik terhadap kualitas kenegarawanan delapan hakim MK. Sementara putusan MK dalam waktu perspektif futuristik sangat penting untuk antisipasi, yaitu menutup pintu radikalisme korupsi yang potensial.
Sementara itu, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto menyebut para majelis hakim MK sebagai guardian of constitution. Alasannya ialah para hakim memiliki kewenangan sangat besar sekaligus sebagai begawan yang menghadirkan keadilan substantif. (Aza)