Indonesiainside.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan distribusi tabung gas LPG 3 kilogram akan lebih ketat mulai tahun depan. Pemerintah menetapkan penyaluran LPG 3 kg hanya dapat dilakukan dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).
“Tahun depan iya (pakai NIK). Jadi, kalian jangan pakai LPG 3 kilo lah. Desil 8, 0, 10, saya pikir mereka dengan kesadaranlah (untuk tidak membeli tabung gas bersubsidi,),” ujar Bahlil usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, dikutip Selasa (26/8).
Ia menegaskan langkah ini diambil agar subsidi pemerintah tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat kurang mampu yang benar-benar berhak yang dapat menikmatinya. Bahlil juga berharap kelompok masyarakat menengah ke atas secara sadar tidak lagi menggunakan LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin.
Selain itu, ia mengungkapkan target besar pemerintah dalam program elektrifikasi nasional, yakni mengaliri listrik ke 5.700 desa dan 4.400 dusun di berbagai wilayah Indonesia. Adapun rencana tersebut diharapkan rampung pada 2029-2030.
“Kita bahas tentang ekonomi ya, terus program 2025 yang masih pending dan perlu diselesaikan. Kemudian bicara soal prospek 2026 dalam rangka pertumbuhan ekonomi. (Dari sisi energi, red.) kita akan mencoba membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik, dan 4.400 dusun. Jadi, kita akan selesaikan sampai 2029–2030. Itu harus selesai,” ujar Bahlil.
Terkait pembiayaan, Bahlil menyebut alokasi anggaran untuk program elektrifikasi desa dan dusun tersebut sudah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
“Sudah dimasukkan anggarannya, dari APBN karena itu kan pelayanan masyarakat. Karena apa? Kami lapor Presiden, Pak Presiden ini urusan rakyat kecil, tak bisa kita hitung secara ekonomi karena butuh kehadiran negara. Presiden perintahkan, dan langsung dianggarkan,” tegas Bahlil.