FSGI: Nilai Kenaikan Kelas Bisa diambil dari Akumulasi Proses Pembelajaran Satu Semester

Indonesiainside.id, Jakarta – Mengingat mengenai kenaikan kelas termasuk format penilaian akhir tahun (PAT) tiap jenjang satuan pendidikan yang akan dilaksanakan beberapa minggu ke depan. Guru sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri di Medan, Fahriza Tanjung berpandangan jika di sekolah daerah tersebut pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sudah efektif maka nilai kenaikan kelas bisa diambil dari akumulasi proses pembelajaran yang selama satu semester ini dilakukan.

“Baik record nilai sebelum pandemi maupun setelah pandemi dengan metode PJJ. Mengenai format PAT-nya, dinas pendidikan dan sekolah tetap harus mempertimbangkan akses siswa terhadap internet dan kepemilikan gawai,” kata Fahriza yang juga sebagai Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Medan, Jumat (29/5).

Menurutnya, PAT tak bisa dilakukan serentak di waktu yang sama bagi semua siswa, mengingat banyak siswa tak punya gawai di satu sekolah tertentu, atau pun punya hanya satu gawai, itu pun dipegang orang tua. “Jadi pelaksanaan PAT harus dengan prinsip fleksibilitas, berkeadilan, non-diskriminatif, dan tak merugikan siswa,” terangnya.

Sedangkan bagi sekolah di daerah yang tak efektif dalam pelaksanaan PJJ selama tiga bulan ini, bahkan relatif tak berjalan karena keterbatasan gawai, jaringan internet, bahkan keterbatasan listrik, maka nilai kenaikan kelas siswa bisa diambil dari proses pembelajaran selama sebelum pandemi. “Format PAT-nya pun bisa dengan penugasan portofolio belaka. Berbeda dari yang PJJ online,” tuturnya.

Oleh karenanya, FSGI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) memberikan penguatan kembali kepada dinas pendidikan dan kepala sekolah, termasuk guru.”Bahwa prinspinya siswa jangan dirugikan. Jangan sampai ada siswa tak naik kelas di masa krisis pandemi ini. Walaupun prinsip pengelolaan sekolah berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang bermakna ada otonomi yang besar dari sekolah,” jelasnya.

Namun, Fahriza mengatakan ada tantangan bagi kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan yang terkadang tak cukup arif dan bijak dalam proses penilaian siswa di masa pandemi ini atau ada juga fakta kepala sekolah belum percaya diri sepenuhnya dan otonom dalam mengelola PJJ.”Mengingat rumitnya birokrasi pendidikan daerah dan pelaporan administratif yang terkadang tak rasional dan berkeadilan,” ujarnya. (PS)

Tinggalkan Komentar