Indonesiainside.id, Jenewa – Seorang pakar hak asasi manusia (HAM) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyerukan peringatan pada apa yang disebutnya sebagai kekurangan pangan dan kekurangan gizi yang meluas di Korea Utara, Selasa (9/6). Krisis tersebut, juga diperburuk oleh penutupan perbatasan hampir lima bulan dengan Cina dan langkah-langkah pembatasan Covid-19.
Tomas Ojea Quintana, pelapor khusus PBB tentang HAM di Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali sanksi pada negara yang terisolasi itu untuk memastikan aliran pasokan makanan.
“Kurangnya makanan memiliki dampak yang menghancurkan di DPRK, dan prospek semakin mendalamnya kekurangan dan kerawanan pangan yang sangat mengkhawatirkan,” kata Quintana.
“Ada laporan peningkatan jumlah tunawisma di kota-kota besar, termasuk kotjebi (anak jalanan), dan harga obat-obatan dilaporkan meroket. Semakin banyak keluarga makan hanya dua kali sehari, atau hanya makan jagung, dan banyak yang kelaparan,” tambah Quintana dalam sebuah pernyataan.
Pandemi membawa kesulitan ekonomi yang drastis di Korea Utara, Quintana mencatat bahwa penurunan 90 persen dalam perdagangan dengan Cina pada bulan Maret dan April, yang menyebabkan hilangnya pendapatan.
“Keputusan lima bulan lalu untuk menutup perbatasan dengan Cina, dan menempatkan ribuan warga ke dalam isolasi, memperburuk situasi,” kata Quintana, yang dilansir Channel News Asia.
Quintana juga memperingatkan dampak sanksi internasional yang dijatuhkan terhadap Korea Utara. “Dalam konteks di mana pandemi ini membawa kesulitan ekonomi yang drastis ke DPRK, saya mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali sanksi, mengingat dampaknya terhadap mata pencaharian warga dan kapasitas pemerintah untuk merespons,” ujarnya.
Secara terpisah, Elisabeth Byrs, juru bicara Program Pangan Dunia PBB, mengatakan dalam sebuah pengarahan di Jenewa, bahwa situasi kemanusiaan di Korea Utara tetap suram.
Byrs mengatakan, lebih dari 10 juta orang, atau 40 persen dari populasi, membutuhkan bantuan kemanusiaan.
“Malnutrisi terus-menerus dan menyebar, menyebabkan kerusakan jangka panjang pada kesehatan dan perkembangan anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui,” tambahnya.
Dia menambahkan, satu dari lima anak di bawah usia lima tahun di negara itu terhambat. “Malnutrisi pada skala ini berarti kerusakan yang tidak dapat dipulihkan dilakukan pada ratusan ribu anak-anak,” ujar Byrs.
Quintana menunjuk laporan bahwa tentara juga dilaporkan menderita kekurangan makanan, dan menyuarakan keprihatinan atas situasi di penjara, terutama di kamp-kamp penjara rahasia. (NE)