Pada tahun 2017, saya pernah menulis tentang perlunya membatasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR (termasuk DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD). Di tengan kondisi masyarakat yang sedang menyoroti keberadaan lembaga legislatif itu, rasanya tepat bila isu pembatasan masa jabatan wakil rakyat itu kembali ditelaah.
Dalam rekrutmen politik melalui prosedur elektoral, hanya jabatan anggota DPR/DPRD yang tidak mengenal pembatasan masa jabatan. Jabatan politik lainnya senantiasa dibatasi dan umumnya berlangsung selama dua periode. Ini bisa dilihat mulai dari jabatan kepala desa (delapan tahun), serta bupati/wali kota, gubernur, hingga presiden yang satu periode dalam kondisi normal akan memerintah selama lima tahun.
Seseorang yang terlalu lama memegang kendali kekuasaan, bisa berefek tidak baik jika terus-menerus duduk di singgasana tahta. Apabila terlalu lama menjabat, sangat mungkin daya kreativitasnya menjadi terbatas. Ide-ide kreatif untuk memperbaiki kehidupan rakyat bisa tidak muncul lantaran lamanya berada di puncak kekuasaan.
Kekhawatiran lainnya adalah perilaku korup. Jabatan yang melekat terlalu lama membuat seseorang sudah hafal lekuk-liku menyiasati banyak hal, mulai dari persoalan prosedur normal hingga hal-hal yang berbau penyimpangan. Cara-cara menyiasati penyimpangan pun mereka sudah paham. Seorang pejabat baru yang tidak rakus, biasanya sikap kehati-hatian yang akan ditempuh.
Terlebih lagi untuk anggota DPR yang memang urusannya lekat dengan anggaran, maka segala seluk-beluk menyiasati anggaran sudah menjadi makanan sehari-hari.Sudah begitu, praktis tidak ada lembaga lain yang punya kemampuan untuk mengawasi dan menahan hasrat berlebihan anggota dewan untuk mendapatkan dana. Tidak juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai banyak kalangan tidak lagi segarang dulu.
Dengan kinerja anggota DPR yang kini lebih banyak sebagai pendukung setiap kebijakan pemerintah, maka pembatasan masa jabatan legislatif akan menemukan pijakannya. Peran sebagai wakil rakyat saat ini tak lagi terlihat menonjol, apalagi mengawasi dan mengritik kebijakan pemerintah. Bagaimana mungkin anggota DPR memiliki nyali untuk mengritik keras pemerintah jika para ketua umum partai banyak yang berada di kabinet, termasuk presiden.
Sebagai anggota partai, suara para fungsionaris DPR jelas tak bisa nyaring dan menggema. Keselamatan dirinya sebagai anggota DPR akan lebih diutamakan daripada harus menerima ancaman ditarik dari dewan.
Dengan pertimbangan itu, maka ada relevansi yang kuat untuk juga membatasi masa jabatan anggota DPR. Ini artinya perlu mengubah undang-undang yang bersangkut-paut dengan keberadaan DPR.
Lima Periode
Lama masa jabatan yang dijalani seseorang anggota DPR, usulan saya, sebaiknya tidak lebih dari lima periode. Ini berlaku untuk semua jenjang atau tingkatan, baik DPRD maupun DPR/DPD. Maksimal lima kali terpilih sebagai anggota dewan, bisa untuk satu jenjang atau level dan bisa juga untuk gabungan dengan jenjang lain.
Misalnya, seseorang sudah lima kali menjadi anggota DPRD, maka di periode berikutnya dia sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di level apa pun. Bila seseorang menjalani masa tugas sebagai anggota DPRD II selama dua periode, lalu dua priode lagi juga menjadi anggota DPRD I, maka orang itu hanya bisa sekali lagi menjadi anggota dewan di level apa pun, termasuk sebagai anggota DPD.
Bisa juga seseorang selama tiga periode menjadi anggota DPD, maka dia masih punya kesempatan dua periode menjadi anggota DPD atau dua kali menjadi anggota DPR/DPRD. Intinya tetap, total masa jabatan yang bisa dijalani anggota DPR/DPD/DPRD maksimal sebanyak lima kali. Berturut-turut atau tidak masa jabatan itu dijalani, tidaklah menjadi masalah. Menjadi anggota dean pergantian antarwaktu (PAW) pun dihitung sekali periode.
Seseorang misalnya telah empat kali menjadi anggota DPR, kemudian periode berikutnya ingin menjadi anggota DPD, maka dia hanya punya kesempatan sekali saja. Perlu diperhatikan, usulan ini untuk lima periode sebagai anggota dewan, bukan lima periode maju sebagai calon anggota legislatif. Kalau mencalonkan diri dan tidak terpilih, maka tidak ada batasan. Jangankan cuma lima kali, sepuluh kali maju sebagai calon legislatif pun tidak menjadi masalah.
Bila pembatasan anggota DPR tersebut dilakukan, ini merupakan sejarah baru dalam kancah politik nasional dan bisa jadi juga di tingkat internasional. Aspek positifnya,kita bisa lebih banyak menemukan muka-muka baru dari wakil rakyat dan tidak hanya yang itu-itu melulu. Tentu harapan rakyat, wajah baru anggota dewan itu membawa misi yang lebih segar dalam melayani dan menampung serta menyalurkan aspirasi rakyat.
Selain itu, peluang menjalankan aktivitas sebagai wakil rakyat akan lebih terbuka dengan adanya pembatasan masa jabatan tersebut. Ini tentu panorama yang indah bagi lanskap perpolitikan nasional.
Mewujudkan aturan yang membatasi masa jabatan anggota dewan sudah pasti tidak akan mudah. Kendala utamanya, jelas datang dari anggota dewan itu sendiri.Rasa nikmat di zona nyaman, tentu akan diupayakan selama mungkin dan tidak ingin tergantikan. Bisa jadi, kendala seperti itu nanti yang akan terjadi.