Indonesiainside.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan kesiapan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk turut ambil bagian dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebuah inisiatif baru yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari agenda reformasi ketenagakerjaan nasional.
“Itu (pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional) nanti akan kita bahas sesudah ini. Pasti (Kemnaker terlibat),” ujar Menaker Yassierli saat ditemui usai menghadiri kegiatan di Universitas Pertamina, Jakarta, dikutip Jumat (2/5).
Meski belum merinci lebih lanjut, Yassierli mengisyaratkan bahwa sejumlah aspek penting akan dikaji dalam pembentukan dewan tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa kementeriannya telah memiliki sejumlah lembaga yang selama ini berperan dalam isu-isu ketenagakerjaan, seperti Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.
“Nanti kita lihat. Kita juga sudah ada beberapa lembaga, ya, ada Dewan Pengupahan Nasional, ada LKS Tripartit,” ucapnya. Terkait usulan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), yang juga mendapat lampu hijau dari Presiden, Yassierli mengatakan, “Presiden juga sudah menginstruksikan terkait dengan Satgas PHK, nanti itu juga harus kita lihat semua.”
Sebelumnya, dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa dewan ini akan menjadi wadah partisipasi aktif buruh dari seluruh Indonesia, yang akan memberikan masukan dan nasihat kepada Presiden secara langsung.
Menurut Prabowo, lembaga tersebut akan menjadi sarana memperkuat posisi pekerja dalam kebijakan publik, termasuk memberikan rekomendasi terhadap perbaikan perundang-undangan yang selama ini dianggap belum berpihak pada buruh. Selain itu, pembentukan dewan ini juga menjadi bagian dari upaya nyata pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing atau tenaga kerja alih daya yang dinilai merugikan pekerja.