MenPAN-RB Tegaskan Komitmen Indonesia Terapkan Pemerintahan Terbuka di Forum OECD

Indonesiainside.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat penerapan pemerintahan terbuka (open government) sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Komitmen tersebut disampaikan Rini dalam pertemuan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang Pemerintahan Terbuka di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, di hadapan Deputy Secretary-General OECD Mary Beth Goodman dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Rini menjelaskan bahwa penerapan teknologi digital dalam pemerintahan terbuka bertujuan untuk mendekatkan, mempercepat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Tujuannya sangat manusiawi, memastikan bahwa akses ke kesehatan, pendidikan, perizinan, dan perlindungan sosial adalah hak yang setara, bukan hak istimewa, bagi setiap warga negara,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut Rini, pemerintahan terbuka sering kali dianggap sebatas reformasi teknis pada prosedur dan regulasi. Namun, pada hakikatnya, hal tersebut merupakan agenda kemanusiaan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

“Hal ini terwujud dalam martabat seorang ibu yang menerima bantuan sosial tanpa hambatan birokrasi, keadilan yang dirasakan seorang petani saat melihat penggunaan dana desa, keadilan bagi warga penyandang disabilitas yang mengakses dokumen pemerintah secara daring, dan kepercayaan yang terbangun ketika warga tahu bahwa suara mereka benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sebagai negara aksesi OECD, Indonesia berkomitmen menyelaraskan reformasi tata kelola pemerintah dengan standar global. Rini menilai, pertemuan Index of Digital Trade Integration and Openness (INDIGO) OECD 2025 yang baru-baru ini digelar di Jakarta mempertegas bahwa transformasi digital, inovasi, dan pemerintahan terbuka merupakan tiga jalur yang saling terintegrasi menuju kepercayaan publik dan demokrasi yang lebih kuat.

“Kami sedang menyelesaikan kerangka hukum komprehensif tentang pemerintahan digital, yang tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan reformasi jangka panjang kami dalam sistem e-government, tata kelola data, integrasi layanan, dan partisipasi publik,” kata Rini.

Rini juga menegaskan bahwa digitalisasi dan pemanfaatan teknologi kini menjadi tulang punggung reformasi birokrasi. Pemerintah sedang membangun infrastruktur publik digital yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan sistem pembayaran digital, guna mewujudkan pemerintahan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien.

“Menghadapi tantangan saat ini tidak hanya membutuhkan komitmen kuat, tetapi juga keberanian untuk belajar dan bertindak. Kami sangat menantikan pertukaran praktik terbaik secara berkelanjutan, memperkuat ruang publik, dan memastikan janji pemerintahan terbuka terwujud di setiap negara,” tutupnya.

Tinggalkan Komentar