Indonesiainside.id – Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menilai penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai faktor di luar formulasi teknis, termasuk tingginya angka pengangguran dan banyaknya pencari kerja.
“Apindo sudah menyurati semua gubernur untuk benar-benar membuat kebijakan yang wise, yang mempertimbangkan sekali lagi angka pengangguran yang tinggi, kemudian juga pencari kerja yang banyak. Diutamakan dulu perluasan lapangan kerja, kemudian juga daya beli,” kata Bob dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/12).
Ia menjelaskan, pemerintah memang telah menetapkan formulasi kenaikan UMP 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam regulasi tersebut, penetapan UMP dihitung berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan koefisien alfa sebesar 0,5 hingga 0,9. Dengan formulasi itu, kenaikan UMP tahun depan berada pada kisaran 5–7 persen.
Namun demikian, Bob menilai terdapat faktor lain yang tak kalah penting untuk dipertimbangkan, khususnya keberlangsungan industri padat karya yang dalam beberapa waktu terakhir dinilai cukup rentan dan telah banyak melakukan pengurangan tenaga kerja.
Kondisi tersebut, menurutnya, semakin diperberat oleh kebijakan tarif dagang Amerika Serikat sebesar 19 persen yang berdampak langsung pada pelaku usaha dan eksportir Indonesia. Beban tambahan itu, kata Bob, memicu permintaan pembagian beban atau burden sharing dari para pembeli di AS.
“Upah padat karya juga tidak mudah, karena dengan tarif baru ke AS ini, (pembeli) itu minta burden sharing, jadi kenaikan tarif 19 persen ini mereka minta bagi rata, sehingga harus ada yang ditanggung oleh eksportir. Nah ini kan terus terang memberatkan juga bagi pengusaha yang di sini, ditambah lagi kenaikan upah minimum,” ujarnya.
Apindo mencatat, tekanan terhadap dunia usaha tercermin dari kinerja sejumlah sektor industri yang masih tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan mengalami kontraksi pada kuartal III/2025. Sektor tekstil dan pakaian jadi hanya tumbuh 0,93 persen secara tahunan, alas kaki terkontraksi 0,25 persen, pengolahan tembakau minus 0,93 persen, furnitur minus 4,34 persen, serta karet dan plastik minus 3,2 persen. Sementara itu, hingga Oktober 2025, sektor otomotif juga tercatat mengalami kontraksi hingga 10 persen secara tahunan.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan terbatasnya ruang penyesuaian bagi dunia usaha di sektor-sektor tersebut di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung. Oleh karena itu, Apindo berpandangan bahwa upah minimum seharusnya ditempatkan sebagai batas bawah atau jaring pengaman bagi pekerja.
Pendekatan tersebut dianggap penting agar perusahaan yang memiliki keterbatasan kemampuan tetap dapat menjalankan usaha sekaligus mempertahankan tenaga kerja. Selain itu, Bob menekankan pentingnya mekanisme perundingan bipartit di tingkat perusahaan dengan mempertimbangkan produktivitas dan kondisi usaha masing-masing.
“Yang harus di-elaborate adalah upah bipartit ketimbang upah minimum,” pungkasnya.