Oleh: Andryanto S |
Polemik terkait pertemuan Presiden Jokowi dan bos Freeport makin bergulir. Setelah Sudirman Said membeberkan adanya pertemuan rahasia, kini giliran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membantah adanya pengaturan pertemuan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PT Freeport Indonesia terkait perpanjangan izin usaha.
Indonesiainside.id, Jakarta — Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan bahwa apabila ada pertemuan, perundingan atau surat yang terjadi sebelumnya, hal tersebut sudah tidak relevan karena tidak lagi dijadikan dasar perundingan.
Dia menjelaskan hasil perundingan Freeport yang berlaku sekarang ini didasarkan atas kesepakatan yang menguntungkan negara yaitu divestasi 51 persen, kewajiban pembangunan smelter, perubahan kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan penerimaan negara harus lebih besar.
Perundingan-perundingan sebelum Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjabat menteri, tidak dijadikan sebagai dasar dalam perundingan Freeport yang telah disepakati tahun lalu itu.
Ia mengatakan ketika diangkat menjadi Menteri ESDM pada Oktober 2016, Presiden Joko Widodo memberi arahan agar menyelesaikan perundingan dengan Freeport.
“Saya sempat tawarkan Presiden (Joko Widodo) untuk bertemu CEO Freeport McMoran, waktu itu sudah Richard Adkerson (bukan James Moffet), tapi Presiden tidak mau bertemu,” kata Jonan di Jakarta, Rabu malam.
Hal itu, kata dia, karena sudah ada arahan Presiden Joko Widodo sudah jelas yaitu harus divestasi 51 persen, bangun smelter, merubah KK jadi IUPK dan penerimaan negara harus lebih besar.
“Sudah itu saja. Lalu kita di Tim Menteri yang berunding dengan Freeport, yang hasilnya sudah kita ketahui semua,” ujarnya.
Selama ia menjabat Menteri ESDM, katanya, Presiden Joko Widodo tidak pernah menerima Richard Adkerson secara khusus untuk membahas masalah Freeport. Pertemuan hanya terjadi saat divestasi 51 persen Freport selesai pada 21 Desember 2018 lalu.
“Dengan ditugaskannya saya jadi Menteri ESDM, perundingan ‘start’ dari nol. Dan perundingan atau surat sebelum-sebelumnya tidak dijadikan dasar lagi. Kalau seandainya dijadikan dasar, ‘gak’ mungkin dong kita bisa dapat divestasi 51 persen,” pungkas Jonan.
Sehari sebelumnya, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang juga mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, blak-blakan soal surat 7 Oktober 2015. Surat yang disebut-sebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia di Papua.
“Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik,” kata Sudirman dalam diskusi yang diselenggarakan Institut Harkat Negeri, Jakarta, Rabu (20/2).
Sudirman membantah bahwa surat keluar atas inisiatifnya. Dia mengungkapkan, surat bisa keluar karena diperintahkan oleh Joko Widodo selaku Presiden Indonesia yang juga atasannya sewaktu menjadi menteri.
“Saya ceritakan kronologi tanggal 6 Oktober 2015 jam 08.00 WIB, saya ditelepon ajudan Presiden untuk datang ke Istana. Saya tanya soal apa Pak, dijawab tidak tahu. Kira-kira 08.30 WIB saya datang ke istana. Kemudian duduk 5 sampai 10 menit, langsung masuk ke ruangan kerja Pak Presiden,” ungkap Sudirman.
Namun, kata dia, pertemuan yang cukup penting presiden melalui asisten pribadi mengatakan bila pertemuan itu seolah-olah tidak pernah ada. “Sebelum masuk ke ruangan kerja saya dibisikin oleh asisten pribadi (Presiden), Pak Menteri pertemuan ini tidak ada. Saya lakukan (mengungkapkan) ini semata-mata agar publik tahu,” ujar dia.
Bahkan, lanjut dia, demi merahasiakan pertemuan itu, Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara yang mencatat setiap jadwal Presiden pun tidak tahu. “Kan ada Setneg, Sekab tapi dibilang pertemuan ini tidak ada,” kata dia.
Ia pun menuruti pesan yang disampaikan asisten pribadi Presiden. Kemudian Sudirman masuk ke dalam ruang rapat di Istana Negara. Sesampainya di ruangan rapat, Sudirman merasa sangat kaget bahwa di dalam sudah ada James R. Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc.
“Tidak panjang lebar presiden (Jokowi) mengatakan ‘tolong disiapkan surat seperti apa yang diperlukan. Kira-kira kita ini menjaga kelangsungan investasi nanti dibicarakan setelah pertemuan ini’. Baik,” kata Sudirman menceritakan apa yang disampaikan Jokowi.
Di pertemuan itu, Moffet menyampaikan draft tentang kelangsungan investasi PT Freeport di Indonesia. Namun, Sudirman tidak mau, dia pun memilih membuat draft yang posisinya lebih menguntungkan Indonesia.
“Saya bilang ke Moffet bukan begini cara saya kerja. Kalau saya ikuti draft-mu, maka akan ada preseden negara didikte oleh korporasi. Dan saya akan buat draft yang melindungi kepentingan republik,” kata dia.
Setelah draft selesai, dia pun menemui Presiden Jokowi untuk menunjukannya. “Saya katakan (ke Presiden) drafnya seperti ini dan saya belum tanda tangan. Bapak dan ibu tahu komentar Presiden apa? Presiden mengatakan, lho begini saja sudah mau. Kalau mau lebih kuat yang diberi saja,” kata dia.
Dengan demikian, lanjut dia, surat tanggal 7 Oktober 2015 itu bukan inisiatif dirinya. Melainkan atas perintah Presiden Joko Widodo. “Jadi draft yang saya punya ini aman tidak merusak,” tegas Sudirman. (*/Dry/Ant)