Indonesiainside.id, Waropen – Kepolisian Resort Waropen menetapkan penggerak aksi massa berinisial BR sebagai tersangka dalam tindak pidana perusakan dan pembakaran Kantor Bupati Waropen, Jumat (6/3).
Tersangka BR dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang maupun barang.
“BR dijerat Pasal 187 KUHP dan Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun,” kata Kapolres Waropen, AKBP Suhandak saat dihubungi dari Jayapura, Selasa (10/3). Saat ini, tersangka BR telah ditahan di rumah tahanan Mapolres Waropen untuk proses hukum lebih lanjut terkait aksi massa di Kantor Bupati setempat. “Sementara satu orang kami tahan untuk proses lanjut,” tuturnya.
Suhandak mengemukakan, 11 orang saksi telah dipanggil dalam aksi perusakan dan pembakaran Kantor Bupati Waropen. Dari 11 saksi, sambung dia, baru satu saksi yang memenuhi panggilan. “Ada 11 saksi dipanggil, tetapi baru satu orang yang datang,” terangnya.
Menurutnya, penanganan kasus ini akan dilakukan secara hati-hati dengan melihat situasi keamanan di Waropen. Pihaknya pun tak akan terburu-buru dalam menetapkan tersangka baru dalam kasus perusakan ini.
“Sementara masih lihat-lihat situasi, jangan cepat-cepat, sudah ada gambaran yang mau dipanggil (dan) ditangkap, itu sudah ada, tetapi (harus) sabar dulu, kita harus melihat situasi,” tutur Suhandak.
Dia pun menyatakan situasi Kabupaten Waropen telah kondusif pascaaksi anarkis massa. Kantor Pemerintahan telah kembali berjalan. “ Waropen kondusif, police line (garis polisi) telah dibuka (dan) aktifitas pemerintahan sudah berjalan,”kata Suhandak.
Sebelumnya, Polres Waropen menahan seorang penggerak aksi massa dalam perusakan Kantor Bupati Waropen pascapenetapan Bupati Yermias Bisai sebagai tersangka dugaan gratifikasi Rp19 miliar oleh Kejaksaan Tinggi Papua, Jumat (6/3).
Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw menyebut ada 13 orang yang teridentifikasi terliibat dalam aksi perusakan tersebut. Pihaknya berprinsip akan menegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan tindakan perusakan di Waropen. (PS)