Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengkritik langkah Menteri BUMN, Erick Thohir, menarik perwira tinggi TNI-Polri ke dalam struktur komisaris perusahaan plat merah.
“Ini langkah mundur demokrasi dan bertentangan dengan semangat-semangat tata negara, Tap MPR, dan juga UU TNI dan UU Kepolisian,” kata Isnur di Jakarta, Ahad (21/6).
Isnur menilai pendekatan keamanan yang dilakukan negara berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi. Terlebih lagi, konflik agraria seperti perampasan lahan, tambang, dan perkebunan masih marak. Perampasan itu terjadi di sejumlah tempat, dan diduga TNI-Polri terlibat.
“Bahkan dalam kondisi pandemi, YLBHI mencatat TNI-Polri juga terlibat sebagai aktor dominan perampasan lahan. Setidaknya ada 16 kasus di Sumatera hingga Papua, 60 persen di antaranya terkait dengan TNI, baik sebagai beking, atau pun terlibat langsung. Sedangkan Polri terlibat pada 75 persen kasus perampasan lahan,” ucap dia.
Isnur mendesak Erick Thohir mengevaluasi kebijakan menempatkan TNI-Polri aktif ke jajaran komisaris BUMN. Pengangkatan perwira TNI-Polri dalam jajaran BUMN bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya UU 34/2004 tentang TNI dan UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (SD)