Indonesiainside.id – Musim giling tebu 2025 baru saja dimulai, tapi para petani di Jawa Timur sudah menghadapi kenyataan pahit. Gula hasil panen mereka menumpuk di gudang atau tak laku dijual. Bukan karena kualitas buruk, tapi karena pasar sudah dibanjiri gula rafinasi yang dijual lebih murah. Petani pun merasa terpinggirkan di negeri sendiri.
“Kami sudah mulai panen dan menggiling tebu. Tapi gula kami tidak ada yang beli. Pasar kebanjiran gula rafinasi yang dijual murah. Ini jelas merugikan kami sebagai petani rakyat,” ujar Tasirin, Koordinator Forum Petani Tebu sekaligus anggota DPRD Kabupaten Lamongan, dalam keterangannya di Surabaya, Kamis (7/8).
Tasirin menyebut rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi sebagai masalah tahunan yang tak kunjung dibereskan. “Setiap tahun selalu begini. Tapi tidak pernah ada langkah tegas. Kalau terus dibiarkan, petani tebu bisa punah,” ujarnya prihatin.
Padahal, sejak pemerintah mencanangkan swasembada gula melalui Perpres Nomor 40 Tahun 2023, semangat petani untuk menanam tebu kembali tumbuh. Luas tanam bertambah, didorong harga jual yang sempat menjanjikan. Namun, antusiasme itu mendadak meredup begitu rembesan gula rafinasi impor kembali membanjiri pasar tradisional—mengalahkan gula petani lokal yang lebih mahal biaya produksinya.
Gula rafinasi sendiri merupakan hasil pemurnian dari gula mentah impor (raw sugar), sementara gula fortifikasi adalah gula impor yang telah ditambahkan zat gizi mikro. Keduanya lebih murah dari Gula Kristal Putih (GKP) lokal, namun secara aturan, seharusnya tidak diperjualbelikan di pasar konsumsi.
“Kami mencium ada permainan mafia gula di sini. Rembesan ini bukan sekadar kelalaian, tapi sudah sistematis. Dan dampaknya sangat nyata, gula kami tidak terserap pasar, dan kami terancam bangkrut,” tambah Tasirin.
Tasirin memperingatkan, jika tak segera ditangani, masalah ini bukan hanya akan menghancurkan petani, tapi juga mengancam kelangsungan operasional pabrik gula dan menggagalkan target besar pemerintah: swasembada gula nasional.
Petani kini menuntut reformasi menyeluruh. Mereka mendesak pemerintah menertibkan total peredaran gula rafinasi di pasar konsumsi, membuka transparansi harga dan distribusi gula petani, serta membentuk sistem kelembagaan niaga yang melibatkan koperasi petani, BUMN pangan, dan offtaker yang adil.
“Kami tidak butuh subsidi. Kami butuh sistem yang adil,” tegas Tasirin.
Ia mengapresiasi upaya pemerintah memperbaiki sektor budidaya tebu, namun mengingatkan bahwa perbaikan itu akan sia-sia tanpa reformasi di sisi tata niaga.
“Tanpa pembenahan dari hulu ke hilir, target swasembada gula hanya akan jadi ilusi,” pungkasnya.