PHRI Bali Temukan Akomodasi Ilegal Sebabkan Penurunan Hunian Hotel

IndonesiaInside.id – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyatakan bahwa meskipun jumlah wisatawan yang datang cukup tinggi, tingkat okupansi hotel di Bali justru menurun. Hal ini diduga disebabkan oleh banyaknya wisatawan yang memilih menginap di tempat akomodasi ilegal.

Sekretaris Jenderal PHRI Bali, Perry Marcus, menjelaskan dalam rapat koordinasi di Denpasar pada Senin (28/4) bahwa meskipun kunjungan wisatawan, terutama asing, meningkat, okupansi hotel di Bali mengalami penurunan sekitar 10-20% sejak awal tahun 2025.

Pada umumnya, tingkat hunian hotel di Bali berkisar 60-70% dari total 150 ribu kamar yang tersedia, namun kali ini data menunjukkan penurunan.

PHRI Bali menemukan bahwa banyak wisatawan yang menginap di akomodasi ilegal, seperti rumah-rumah yang dialihfungsikan menjadi tempat tinggal sementara. Fenomena ini tidak hanya merugikan pengusaha akomodasi yang terdaftar secara legal, tetapi juga mengacaukan statistik industri pariwisata Bali, mengingat banyaknya penyewaan akomodasi yang tidak terdaftar dan tidak membayar pajak.

“Para pengusaha hotel yang sah terpaksa menurunkan harga kamar mereka sebagai strategi bertahan hidup, karena okupansi yang turun drastis,” ungkap Perry.

PHRI Bali juga menambahkan bahwa beberapa rumah yang disewakan kepada turis tersebut bahkan dibawa oleh turis asing yang kemudian menyewakan lagi kepada wisatawan lain dengan harga lebih tinggi.

Selain itu, ada juga indikasi bahwa beberapa akomodasi ilegal dimiliki oleh warga negara asing (WNA), yang meminjam nama warga negara Indonesia (WNI) untuk izin kepemilikan. PHRI Bali mencatat perbedaan signifikan antara akomodasi legal dan ilegal, terutama pada tingkat privasi, di mana akomodasi ilegal menawarkan lebih banyak privasi, meskipun fasilitas dan harga tidak jauh berbeda.

Perry juga menekankan bahwa temuan ini didukung oleh data dari DPMPTSP Bali, yang menunjukkan adanya lonjakan pembangunan perumahan di Bali pada tahun 2024, menggantikan tren pembangunan hotel yang terjadi pada tahun 2023.

Menanggapi temuan tersebut, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani Mustafa, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian mendalam mengenai masalah ini. Ia juga menyoroti peran platform pemesanan digital yang memperlancar penyewaan akomodasi ilegal, meskipun belum ada data pasti mengenai jumlah akomodasi ilegal yang beroperasi.

“Diskusi ini penting untuk mencapai kesepakatan antara pemerintah dan semua pihak terkait agar penelusuran lebih lanjut dapat dilakukan berdasarkan data yang valid. Penguatan database akan menjadi fokus kami,” kata Rizki. (nia/Ant)

Tinggalkan Komentar