Indonesiainside.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang mengubah ketentuan desain surat suara dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk daerah dengan satu pasangan calon atau calon tunggal. Mulai Pilkada 2029, surat suara untuk calon tunggal akan mengadopsi model plebisit, yang memungkinkan pemilih memilih antara ‘setuju’ atau ‘tidak setuju terhadap pasangan calon tersebut.
Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 di ruang sidang pleno MK pada Kamis (14/11). Putusan ini merupakan respons terhadap permohonan uji materi yang diajukan oleh dua pemohon, Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya, terkait desain surat suara dalam Pilkada calon tunggal. Mereka mengajukan permohonan terhadap Pasal 54 C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang menurut mereka tidak memenuhi prinsip kejelasan dan kesetaraan dalam pemilu.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa keterangan yang tercantum pada surat suara dalam Pilkada calon tunggal saat ini, yang berbunyi “Coblos pada: Foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar”, dinilai tidak cukup informatif. Narasi tersebut tidak menjelaskan secara jelas implikasi dari masing-masing pilihan, terutama bagi pemilih yang tidak memahami bahwa kolom kosong adalah tempat untuk memilih “tidak setuju”.
Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan bahwa ketidakseimbangan informasi ini bisa menyebabkan mispersepsi di kalangan pemilih. “Akibatnya, terdapat potensi ketidakseimbangan dalam memilih. Pilihan yang lebih banyak memuat informasi, seperti foto pasangan calon, cenderung lebih menarik perhatian pemilih,” ujarnya.
MK menilai, desain surat suara seperti ini tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, karena tidak memberikan keseimbangan yang memadai antara kedua pilihan yang ada.
Untuk mengatasi masalah tersebut, MK memutuskan untuk mengembalikan sistem pemilihan dalam Pilkada calon tunggal ke model plebisit. Dalam model ini, surat suara akan memuat dua pilihan yang jelas: “setuju” atau “tidak setuju” terhadap pasangan calon tunggal yang terdaftar. Model plebisit ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi pemilih dalam menentukan pilihan mereka.
Namun, MK juga mengingatkan bahwa meskipun model plebisit ini lebih jelas, masih ada tantangan terkait pemilih yang memiliki keterbatasan baca-tulis. Untuk itu, MK meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi intensif terkait makna kata ‘setuju’ dan ‘tidak setuju’ pada surat suara Pilkada calon tunggal.
Karena Pilkada 2024 sudah memasuki tahap persiapan, termasuk pencetakan surat suara, MK memutuskan bahwa perubahan desain surat suara tersebut baru dapat diterapkan pada Pilkada 2029. Hal ini dilakukan untuk menghindari gangguan terhadap tahapan yang sudah berjalan, mengingat perubahan desain surat suara yang mendasar tidak memungkinkan untuk diimplementasikan dalam waktu singkat.
“Desain atau model surat suara baru dengan model plebisit dalam pilkada dengan satu pasangan calon dimaksud, mulai diberlakukan pada Pilkada 2029,” serunya.
Putusan MK ini bertujuan untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih transparan dan adil, serta memastikan bahwa pemilih memiliki pemahaman yang jelas mengenai pilihan mereka, terutama dalam situasi Pilkada dengan calon tunggal. Dengan perubahan desain surat suara ini, diharapkan Pilkada dapat kembali mencerminkan prinsip demokrasi yang lebih menyeluruh, memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih secara lebih bebas dan informatif.
Sebagai langkah selanjutnya, MK menyerahkan kepada KPU untuk menyesuaikan desain surat suara sesuai dengan keputusan ini, sekaligus mempersiapkan mekanisme sosialisasi agar masyarakat memahami sistem plebisit yang akan diterapkan dalam Pilkada mendatang.